UBK Sanksi Mahasiswa Penerima Uang Jelang Pertemuan dengan Gibran

Pihak Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta menyiapkan sanksi tegas setelah mengonfirmasi bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang senilai Rp20 juta dari oknum aparat kepolisian melalui seorang alumni menjelang demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6).

Wakil Rektor III Universitas Bung Karno Daniel Panda menjelaskan bahwa kepastian tersebut didapatkan setelah pihak manajemen kampus memanggil langsung mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi secara resmi.

"Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," kata Daniel dalam jumpa pers di kampus UBK, Selasa (17/6).

Pihak universitas kini telah membentuk tim investigasi khusus guna mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang tengah viral di media sosial tersebut.

"Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan," imbuh Daniel.

Sanksi akademik dipastikan akan tetap diberikan oleh pihak rektorat UBK dengan mengacu pada tingkat pelanggaran serta regulasi internal kampus yang berlaku.

"Sanksi akan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut. Karena itu kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno," katanya.

Dana tersebut dilaporkan mengalir ke sejumlah oknum pengurus BEM di lingkup Fakultas Hukum serta Fakultas Ekonomi, sehingga pemeriksaan saksi-saksi lain akan terus berjalan.

"Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI," ujarnya.

Meskipun menerima uang tunai yang diserahkan pada Senin dini hari tersebut, para mahasiswa menolak arahan untuk memindahkan lokasi demonstrasi dan tetap melangsungkan aksi di kawasan Istana.

"Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut. Itu merupakan pengakuan langsung dari Ketua BEM," kata Daniel.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan yang diberikan oleh perwakilan mahasiswa dari UBK dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta saat berdialog di Istana.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," tutur Gibran dalam keterangannya.

Aspirasi yang disampaikan mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), regulasi pendidikan, hingga pembangunan wilayah tertinggal.

"Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan," ujar Gibran.

Pemerintah juga mengapresiasi sikap kritis para mahasiswa yang dinilai memberikan kontribusi konstruktif terhadap jalannya kebijakan nasional.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," katanya.

Merespons dugaan aliran dana pembungkaman aksi tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan pihak Istana akan melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai laporan yang beredar.

"Coba nanti saya monitor dulu. saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya," kata Bambang di Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan oleh CNNIndonesia.com, Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap belum memberikan respons terkait konfirmasi dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.