Donald Trump Bela Anggaran Keamanan Aula Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela rencana alokasi dana keamanan sebesar 1 miliar dolar AS untuk proyek kompleks aula Gedung Putih setelah senator Partai Republik mempertanyakan urgensi dan detail anggaran tersebut pada Kamis, 21 Mei 2026.

Penolakan dari internal partai tersebut mengancam keberlanjutan rancangan undang-undang pendanaan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai serta Patroli Perbatasan senilai 70 miliar dolar AS. Sejumlah legislator mengkhawatirkan pengalihan dana pembayar pajak ini dapat menjauhkan pemilih menjelang pemilu paruh waktu November mendatang.

Donald Trump menegaskan bahwa pembangunan aula tersebut dilakukan bersama dengan pihak militer serta Dinas Rahasia. Ia mengeklaim sebagian besar proyek tersebut diperuntukkan bagi sistem keamanan nasional, termasuk pelabuhan drone dan kaca tahan peluru.

"I really don’t know. I don’t need money for the ballroom, I’m making a gift of the ballroom. We’re on time, on budget, it’s going beautifully. I have all the money I need, I’m making a gift to the United States. The ballroom is paid for, it’s a gift." kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Trump juga menambahkan bahwa perubahan fasilitas tersebut bukan demi kepentingan pribadinya karena ia akan segera purna tugas. Ia memperingatkan risiko keamanan jika anggaran tersebut tidak disetujui oleh Kongres Amerika Serikat.

"If they want to spend money securing the White House, I think it would be very much a good expenditure." tutur Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Rencana penambahan dana tersebut sebelumnya dibahas dalam pertemuan selama hampir dua jam antara 25 senator Republik dengan Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche. Selain dana aula, sorotan juga tertuju pada anggaran kompensasi senilai 1,776 miliar dolar AS yang diajukan oleh Departemen Kehakiman.

"Well, the White House won’t be a very secure place." ucap Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih Bidang Kebijakan, Stephen Miller, memberikan pembelaan terkait dana kompensasi bagi individu yang diklaim menjadi korban penuntutan salah oleh pemerintah federal pada periode sebelumnya.

"That’s a good closing question only because it allows me to say this, which is that the- we lived through four years of– more than four years, actually, but I’ll just say four years in this case, of unimaginable weaponization of the federal government against innocent people," ujar Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih.

Miller langsung mengakhiri sesi tanya jawab dengan wartawan segera setelah memberikan pernyataan tertulis tersebut tanpa membuka ruang untuk pertanyaan lanjutan.

"We’ve had so many lives- it really goes back to, I would say, further, but so many lives destroyed, so many livelihoods ruined, so many people who were deprived of their fundamental rights and freedoms as American citizens. And this settlement is just a small measure of the justice that they are owed," pungkas Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih.

Di pihak legislatif, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengakui adanya kendala internal terkait pemungutan suara dan aturan parlemen dalam penyusunan rancangan undang-undang ini.

"There’s always a consequence with taking on United States senators," cetus John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat AS.

Anggota senat lainnya, John Kennedy, menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan kembali ke tahap awal jika dana keamanan tersebut dihapus. Sementara itu, Thom Tillis menilai upaya pemaksaan paket keamanan ini sebagai langkah yang buruk karena kurangnya dukungan suara di Senat.