AS Sepakati Pencairan Aset Iran Senilai Rp214 Triliun

Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah menyetujui pencairan aset-aset Iran yang dibekukan senilai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 214,2 triliun setelah kedua negara menyelesaikan kesepakatan di Swiss pada Senin (22/6/2026).

Informasi mengenai kesepakatan tersebut dilansir dari Detikcom melalui pernyataan Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiasi Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Langkah ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman (MoU) yang mencakup pelonggaran sanksi sektor perbankan, transportasi, asuransi, serta ekspor minyak mentah dan petrokimia hingga 21 Agustus.

Proses pelepasan dana tersebut bakal dilaksanakan melalui dua tahapan, di mana masing-masing tahap bernilai US$ 6 miliar atau setara Rp 107 triliun. Penandatanganan resmi dokumen kebijakan ini telah dilakukan dalam sebuah pertemuan teknis antar-delegasi.

"Kesepakatan agar AS melepaskan aset Iran yang dibekukan senilai US$ 12 miliar telah diselesaikan di Swiss," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Pencairan dana berbiaya besar ini segera memicu respons dari pihak Washington mengenai peruntukan dana tersebut setelah sanksi ekspor dilonggarkan sementara. Pemerintah Amerika Serikat belum memberikan pernyataan formal, namun tanggapan langsung datang dari pemimpin tertinggi mereka.

"Semua uang itu akan kembali dalam bentuk pembelian makanan, yang sangat mereka butuhkan. Mereka memiliki 91 jiwa penduduk; mereka tidak mampu memberi makan penduduk mereka. Jadi, uang yang kita cairkan akan mengalir kepada para petani kita," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Klaim sepihak mengenai kewajiban belanja komoditas pertanian dari Washington langsung mendapatkan penolakan keras dari otoritas keuangan Teheran. Hubungan dagang kedua negara disebut tetap mengacu pada poin-poin kesepakatan tertulis awal mengenai pemenuhan kebutuhan medis dan barang pokok.

Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati menyatakan bahwa US$ 6 miliar termin pertama diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sementara sisa dana lainnya bebas dibelanjakan untuk produk non-sanksi apa pun. Teheran menegaskan tidak ada kewajiban mutlak untuk memprioritaskan pasar domestik Washington jika opsi dari negara lain lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Jika harga dan kualitas input Amerika lebih sesuai dibandingkan negara-negara lainnya, kami tidak keberatan untuk membeli dari negara tersebut," kata Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Iran.