Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Pemda Berprestasi di Wilayah Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah di wilayah Papua yang sukses menyabet penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Papua pada Senin (22/6/2026).

Ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini ditujukan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam meningkatkan performa di berbagai sektor tata kelola pemerintahan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Saya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota yang telah menerima penghargaan reward dari Kementerian Dalam Negeri atas prestasi dan kinerja pemerintah daerah," ujar Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/6/2026).

Apresiasi tersebut disampaikan di sela-sela agenda yang berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua. Ribka menerangkan bahwa program ini akan bergulir dalam beberapa putaran sehingga daerah yang belum berhasil diharapkan segera membenahi indikator penilaiannya.

Evaluasi terhadap sejumlah aspek dinilai penting untuk mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus membuka peluang bagi daerah tersebut pada periode berikutnya.

"Kami harapkan pemerintah daerah yang belum menerima reward atau penghargaan terhadap tata kelola pemerintahan di daerah pada putaran berikutnya kami harapkan bisa menerima lagi reward-nya," kata Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Penilaian penghargaan ini didasarkan pada pencapaian performa daerah yang mencakup empat kategori utama. Kategori tersebut meliputi Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

Kemendagri merancang program ini untuk memacu peningkatan kinerja pemda lewat kompetisi yang sehat di enam wilayah regional, yaitu Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua. Pembagian regional ini diterapkan agar daerah dengan kapasitas fiskal berbeda dapat bersaing secara adil.