Senat AS Tunda Pengesahan Paket Kebijakan Imigrasi Donald Trump

Senat Amerika Serikat dari Partai Republik menunda pengesahan paket penegakan hukum imigrasi usulan Presiden Donald Trump setelah munculnya penolakan internal terhadap dana kontroversial Departemen Kehakiman pada Kamis, 21 Mei 2026.

Para senator meninggalkan Washington untuk masa reses Memorial Day tanpa meloloskan paket tersebut karena merasa kecolongan oleh usulan dana antipenyelewengan senilai 1,8 miliar dolar AS yang ditujukan bagi individu yang mengeklaim mendapat perlakuan tidak adil dari Departemen Kehakiman periode sebelumnya.

Kontroversi ini mengancam target tenggat waktu yang ditetapkan Presiden Trump pada 1 Juni 2026, serta memicu keraguan apakah kubu Republik mampu mengumpulkan 50 suara yang diperlukan untuk meloloskan rancangan undang-undang yang akan mendanai badan imigrasi ICE dan patroli perbatasan tersebut.

Plt Jaksa Agung Todd Blanche membatalkan kunjungannya ke Minnesota demi menghadiri pertemuan tertutup selama lebih dari 90 menit di Gedung Kapitol untuk menyelamatkan usulan dana itu, namun ia menghadapi perlawanan sengit dari sejumlah senator Republik.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan bahwa para anggota fraksi memiliki pertanyaan yang sangat mendasar mengenai regulasi pemanfaatan dana tersebut.

"Our members have very legitimate questions about it, and we’ve had some conversations about if it’s going to be a feature going forward, what it might look like, and how we might make sure that it’s fenced in appropriately," ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat.

Senator Susan Collins yang mengawal bidang alokasi anggaran juga menegaskan penolakannya terhadap dana kompensasi tersebut karena tidak mendukung pemberian ganti rugi biaya hukum bagi individu yang terbukti melakukan kekerasan terhadap polisi pada peristiwa 6 Januari.

"I do not support the weaponization fund as it has been described," kata Susan Collins, Senator AS.

Ia menambahkan ketidaksetujuannya secara spesifik mengenai kelompok penerima manfaat dari dana yang diajukan oleh Departemen Kehakiman.

"I do not believe individuals that were convicted of violence against police officers on Jan. 6 should be entitled to reimbursement of their legal fees," ucap Susan Collins, Senator AS.

Senator Thom Tillis dari Carolina Utara bahkan mengancam akan memberikan suara penolakan jika dana tersebut tetap dimasukkan ke dalam paket kebijakan, dan mempertanyakan logika pemberian restitusi bagi individu yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

"Under what circumstances would it ever make sense to provide restitution for people who were either pled guilty or were found guilty in a court of law? You want to talk about maybe providing restitution for people who weren’t found guilty? Fine, but if you do this, why not for the poor, mostly peaceful prospect protesters in Kenosha, in Portland?" cetus Thom Tillis, Senator AS.

Ia menilai bahwa langkah pemberian kompensasi ini tidak masuk akal mengingat rekam jejak hukum para pelaku yang seharusnya berada di penjara.

"I mean, my God, do you see where this would head? These people don’t deserve restitution; they, many of them deserve to be in prison. Some of them deserve the pardon because they were over prosecuted, but this is – I mean, this is just stupid on stilts," tutur Thom Tillis, Senator AS.

Di sisi lain, perpecahan internal Republik ini dimanfaatkan oleh kubu Demokrat yang berkumpul di tangga Gedung Kapitol untuk menyuarakan penolakan terhadap paket pendanaan tersebut sekaligus mengkritik usulan anggaran keamanan kompleks Gedung Putih dan ruang dansa Trump senilai 11 miliar dolar AS.

Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer menegaskan bahwa fokus Kongres seharusnya dialokasikan untuk membantu keterjangkauan biaya hidup masyarakat umum Amerika Serikat.

"Ballroom Republicans are not working for you, they are busy fighting for Trump," kata Chuck Schumer, Pemimpin Demokrat di Senat.

Ia mengingatkan bahwa situasi ini menjadi perhatian penuh dari masyarakat menjelang pemilu mendatang.

"The American people are watching and in November, they will be watching," ucap Chuck Schumer, Pemimpin Demokrat di Senat.

Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries turut menekankan pentingnya aspek keadilan kemanusiaan dalam setiap sistem penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat.

"Immigration enforcement in this country should be fair. It should be just, and it should be humane," kata Hakeem Jeffries, Pemimpin Demokrat di DPR AS.

Menanggapi situasi penolakan dari internal partainya di Senat, Presiden Donald Trump yang ditemui di Ruang Oval menyatakan ketidaktahuannya mengenai kendali politik di parlemen.

"I don’t know. I really don’t know. I can tell you, I only do what’s right," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Akibat kebuntuan di tingkat Senat ini, Ketua DPR Mike Johnson membatalkan rencana pertemuan dengan Presiden Trump di Gedung Putih, dan DPR AS juga resmi membatalkan agenda pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada hari Jumat.