Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Suku Cadang Pesawat

Insentif berupa pembebasan bea masuk menjadi 0 persen resmi diberikan oleh pemerintah untuk impor sejumlah komoditas strategis seperti liquefied petroleum gas (LPG), bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat pada Senin (22/6/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata menjaga daya saing industri domestik yang sedang menghadapi tingginya ketidakpastian ekonomi global, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Stimulus ekonomi tersebut dijadwalkan akan mengalir sepenuhnya pada paruh kedua tahun ini. Kebijakan pemotongan tarif ini juga diharapkan mampu menekan beban produksi sektor hilir dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan stimulus ekonomi ini dirancang langsung berdasarkan arahan presiden untuk merespons dinamika global yang tidak menentu.

"Arahan Bapak Presiden, dengan ketidakpastian situasi, pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Penghapusan tarif impor untuk komoditas gas tersebut diproyeksikan memberikan dampak positif bagi sirkulasi keuangan sektor industri petrokimia. Airlangga Hartarto mengkalkulasi munculnya potensi penghematan biaya produksi yang signifikan sekaligus efek domino yang positif bagi perekonomian nasional.

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek berganda yang bisa didorong," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sektor manufaktur lain yang ikut mendapatkan pelonggaran tarif serupa adalah industri pengemasan. Pemerintah memproyeksikan kebijakan pembebasan tarif impor bahan baku plastik dapat mengendalikan laju inflasi domestik mengingat tingginya ketergantungan produk makanan pada kemasan jenis ini.

"Pemerintah mengharapkan dengan adanya tarif 0% untuk bahan baku plastik ini juga akan membantu terkait inflasi, terutama karena hampir seluruh kemasan makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan situasi," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kebijakan keringanan fiskal ini kemudian diperluas jangkauannya hingga menyasar pada sektor transportasi udara nasional. Upaya penurunan beban impor komponen pesawat ini ditargetkan untuk memperkuat ekosistem perawatan pesawat di dalam negeri.

"Selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat diturunkan menjadi 0%. Ini untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saingnya dapat lebih ditingkatkan," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.