Pemkot Surabaya Selesaikan 7.196 Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Kota Surabaya meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi pada ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Grand City Convex Hall, Selasa (9/6), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa percepatan penanganan 7.196 unit rumah tidak layak huni yang tersisa di Kota Pahlawan memerlukan sinergi lintas sektor dan tidak dapat bertumpu pada anggaran daerah saja.

Pemerintah menggandeng berbagai pihak seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra, Pakuwon, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat guna menuntaskan seluruh perbaikan tersebut dalam target dua tahun ke depan.

"Negara tidak akan kuat jika hanya pemerintah yang bergerak. Tapi hari ini dibuktikan, kekuatan gotong royong bisa menjadi satu kesatuan besar," ujar Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.

Untuk jangka pendek, pemerintah daerah mengalokasikan perbaikan bagi 3.242 unit rumah pada tahun 2026 yang terbagi melalui skema dana APBD sebanyak 2.240 unit, bantuan CSR sebanyak 1.002 unit, serta tambahan 200 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Tahun 2026 ini kita selesaikan 3.242 unit. Sisanya sekitar 3.896 unit akan kita rampungkan di tahun 2027. Harapannya, dalam dua tahun ke depan Rutilahu di Surabaya sudah selesai 100 persen," tutur Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.

Fokus renovasi akan menyasar komponen vital hunian seperti atap, lantai, dinding, dan jamban dengan prioritas warga ber-KTP Surabaya berpenghasilan rendah yang memiliki legalitas tanah sah.

"Sasaran penerima adalah warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam data desil 1-5 dengan status lahan yang sah atau tidak dalam sengketa," ungkap Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Kristian menegaskan perbaikan rutilahu menjadi prioritas utama seiring berkurangnya kawasan kumuh di Surabaya.

"Di Surabaya kawasan kumuhnya sudah berkurang. Jadi salah satu atensi Pemkot Surabaya adalah untuk penanganan rutilahunya," ujar Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Menurutnya, penghargaan yang diterima menjadi bukti konkret keberhasilan kerja sama berbagai sektor dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Termasuk melibatkan berbagai sektor untuk penanganan Rutilahu ini," kata Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Skema penganggaran tahun 2026 ditekankan kembali oleh dinas terkait guna memastikan pemenuhan target fisik bangunan yang direncanakan.

"Di tahun 2026 ini kita ada rencana sekitar 3.242 unit yang akan dilaksanakan di Kota Surabaya dengan APBD-nya ada di 2.240 dan non-APBD-nya ada 1.002," jelas Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Pihak swasta dan lembaga sosial dinilai memiliki andil besar dalam memberikan kontribusi pembiayaan non-APBD.

"Jadi program Rutilahu tidak hanya dihandle oleh dana APBD Surabaya, tapi juga ada dana CSR," kata Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Program ini juga disokong bantuan eksternal lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang berpotensi terus bertambah.

"Kalau dari BSPS, saat ini 200 unit," tambah Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Syarat administratif kepemilikan lahan yang sah menjadi ketentuan mutlak yang harus dipenuhi oleh para calon penerima bantuan.

"Punya sertifikat, terus punya alas hak, alas hak itu bisa berupa sewa kepada siapa atau IPT dan semacamnya," tutur Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Aturan ini diterapkan dengan ketat untuk mengantisipasi munculnya sengketa hukum atau masalah legalitas di masa mendatang.

"Jadi alas haknya harus jelas dulu, (bangunan) tidak boleh (berdiri) di tanah ilegal," tegas Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Estimasi penyelesaian sisa target sekitar 3.800 unit rumah direncanakan bergulir sepenuhnya sepanjang tahun 2027 mendatang.

"Akhir 2026 kita handle sekitar 3.200 (unit), mungkin tahun 2027 sekitar 3.800 (unit). Jadi, harapannya dalam dua tahun ini sudah clear untuk urusan Rutilahu di Surabaya," ungkap Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

DPRKPP mengharapkan partisipasi perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial semakin meluas ke depannya.

"Kalau harapannya kita semakin banyak (stakeholder) yang terlibat, CSR yang terlibat," ujar Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.

Tujuan akhir program difokuskan untuk mengubah standar kelayakan rumah hunian warga menjadi lebih sehat dan aman.

"Target kita menyediakan hunian yang layak untuk warga. Sebelumnya mungkin tidak ada pencahayaan alami, kurang sehat, dan lantainya masih berupa tanah. Intinya membuat hunian lebih layak konsepnya kalau dari kami," pungkas Iman Kristian, Kepala DPRKPP Kota Surabaya.