FSGI Soroti Berbagai Kendala Pelaksanaan SPMB Sekolah Maung Jawa Barat 2026

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memantau secara ketat pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Sekolah Maung. Program sekolah unggulan bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mendapat sorotan tajam.

Dikutip dari Detikcom, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan 41 Sekolah Maung sejak tahun 2026 yang terdiri atas 28 SMA dan 13 SMK. Sekolah ini khusus dipersiapkan untuk menjaring siswa berprestasi di tiap kabupaten dan kota.

Proses seleksi jalur SPMB Sekolah Maung 2026 menyediakan kuota sebanyak 18.272 kursi. Adapun pengumuman resmi pendaftaran tersebut telah dipublikasikan pada 8 Juni 2026.

Namun, FSGI menemukan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Masalah teknis pada sistem online dan indikasi pengurangan nilai menjadi catatan utama organisasi guru ini.

Laman resmi pendaftaran SPMB dilaporkan tidak bisa diakses secara normal oleh peserta. Kegagalan sistem ini berakibat pada hilangnya data para pendaftar dan mempersulit proses seleksi.

Persoalan lain muncul dari keluhan orang tua murid terkait penurunan skor secara mendadak. Fenomena ini memicu kekhawatiran mengenai adanya manipulasi atau ketidakjujuran dalam proses penilaian.

"Skor seleksi atau nilai anak mereka berkurang secara tiba-tiba tanpa kejelasan, yang menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan," ungkap FSGI dalam keterangan resminya dikutip Senin (22/6/2026).

Tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang baru diterapkan juga dinilai tidak transparan. Program yang bertujuan mendata potensi lulusan SMP/MTs ini memicu kontroversi di masyarakat.

Protes Orang Tua Murid dan Respons DPRD

Ketidakpuasan terhadap sistem seleksi ini memicu aksi protes dari ratusan orang tua murid. Mereka mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat guna menuntut kejelasan dan keterbukaan informasi.

Selain menggelar aksi protes, para orang tua juga membawa kasus dugaan maladministrasi ini ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Di sisi lain, DPRD Jawa Barat menilai sistem SPMB ini belum matang sejak awal digunakan.