Gerakan Nurani Bangsa Temui Megawati Soekarnoputri di Jakarta

Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar pertemuan dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6/2026). Pertemuan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan tersebut dilangsungkan selama dua jam guna membahas persoalan kemasyarakatan dan kondisi pemerintahan saat ini, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Diskusi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi serta bertukar informasi mengenai situasi kebangsaan. Anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda terjadwal untuk mengunjungi para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Jadi ini sebenarnya pertemuan yang sudah cukup lama dirancang karena GNB memiliki agenda mengunjungi tokoh-tokoh bangsa, khususnya mereka yang pernah mendapatkan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden," kata Lukman Hakim Saifuddin, Anggota Gerakan Nurani Bangsa.

Sebelumnya, organisasi ini telah melakukan pertemuan serupa dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan KH Ma'ruf Amin. Mantan Menteri Agama tersebut menambahkan bahwa kunjungan kali ini berfokus pada dialog mengenai dinamika kehidupan bernegara.

"Tujuan GNB kali ini menemui Ibu Megawati adalah selain tentu kami bersilaturahim, menjaga dan memelihara hubungan silaturahim itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kami saling berbagi informasi terkait situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan kita termasuk tentu kehidupan berpemerintahan dan kehidupan kebangsaan," ungkap Lukman Hakim Saifuddin, Anggota Gerakan Nurani Bangsa.

Pihak GNB turut membawa berbagai aspirasi masyarakat untuk dibahas bersama Megawati yang dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan nasional.

"Ada sejumlah informasi yang kami sampaikan sekaligus juga kami ingin mendapatkan konfirmasi dari Ibu Megawati," tutur Lukman Hakim Saifuddin, Anggota Gerakan Nurani Bangsa.

Pertemuan ini berjalan secara dialogis antara para tokoh bangsa dengan tokoh senior negara.

"Jadi ya seperti selayaknya pertemuan antara orang tua dengan anaknya, atau dengan sesama mereka-mereka yang pernah mendapatkan amanah untuk mengemban roda pemerintahan dalam menjaga dan merawat kehidupan kebangsaan kita," lanjut Lukman Hakim Saifuddin, Anggota Gerakan Nurani Bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menggarisbawahi esensi dari ketajaman hati nurani dalam menyikapi realitas bernegara agar terhindar dari kepentingan personal atau kelompok.

"Gerakan ini menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa. Nurani itu bisa tumpul kalau tidak pernah diasah. Oleh karena itu, kalau kami berkumpul, berdiskusi, bertukar gagasan, itu harapannya nurani kami di dalam Gerakan Nurani Bangsa ini sendiri menjadi semakin tajam, semakin jernih, sehingga bisa melihat realitas dengan baik dan benar. Tidak dengan emosi, tidak dengan kepentingan, tetapi sungguh-sungguh murni untuk kepentingan bangsa kita," tutur Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta.

Mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom juga menyatakan adanya keselarasan pandangan serta keprihatinan terkait arah masa depan bangsa antara pihak GNB dan Megawati.

"Nampaknya keprihatinan yang digumuli oleh Gerakan Nurani Bangsa sama dengan tokoh-tokoh bangsa yang sudah kami jumpai, termasuk dengan Ibu Megawati tadi," ucap Pendeta Gomar Gultom, Eks Ketua Umum PGI.

Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyoroti jalannya proses legislasi domestik saat ini yang dinilai minim melibatkan partisipasi publik.

"Salah satu misalnya adalah proses pembuatan legislasi sekarang. Itu hampir-hampir tanpa konsultasi publik yang memadai. Bahkan apa yang disuarakan oleh masyarakat tidak tercermin dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah," ujar Laode M. Syarif, Mantan Wakil Ketua KPK.

Laode kemudian memberikan contoh konkret mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Polri yang dinilai mengabaikan masukan dari Komisi Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Contohnya, revisi Undang-Undang Polri. Itu sama sekali tidak mengakomodasi semua rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Reformasi. Jadi yang kayak begitu-begitu menurut saya apa namanya itu didiskusikan," ucap Laode M. Syarif, Mantan Wakil Ketua KPK.

Pihaknya mendesak otoritas legislatif dan eksekutif untuk lebih mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu juga kita meminta kepada parlemen dan pemerintah, tolong memperhatikan apa sih yang disuarakan masyarakat," pungkas Laode M. Syarif, Mantan Wakil Ketua KPK.

Sejumlah tokoh lain yang turut hadir dalam pertemuan ini meliputi Sinta Nuriyah Wahid, Romo Franz Magnis Suseno SJ, Karlina R. Supelli, Beka Ulung Hapsara, Andi Widjajanto, Francisia Seda, dan Yanuar Nugroho.