HKI Minta Pemerintah Benahi Pasokan Listrik Kawasan Industri

Gangguan pasokan listrik yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini dinilai harus menjadi momentum pembenahan total. Langkah ini penting karena keandalan daya listrik kini menjadi fondasi utama bagi daya saing ekonomi nasional, bukan lagi sekadar pelayanan publik biasa.

Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), seperti dikutip dari Detik Finance. Asosiasi ini menaungi lebih dari 170 kawasan industri yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia.

Kawasan-kawasan industri tersebut menjadi lokasi operasional bagi ribuan perusahaan domestik maupun multinasional. Sektor yang bergerak di dalamnya meliputi manufaktur, petrokimia, logistik, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, mineral, pusat data, hingga industri teknologi tinggi.

Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma'ruf Maulana, menjelaskan bahwa gangguan aliran listrik walau hanya terjadi beberapa menit memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.

"Peristiwa pemadaman yang terjadi belakangan ini harus dilihat sebagai alarm penting bahwa sistem kelistrikan nasional memerlukan lapisan pengaman yang lebih kuat. Ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan satu sistem yang terpusat. Dibutuhkan lebih banyak titik-titik keandalan yang dapat saling menopang ketika terjadi gangguan," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Proses produksi dalam industri modern saat ini berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Saat pemadaman terjadi, dampaknya merembet mulai dari kerusakan bahan baku, kegagalan proses produk, tertundanya jadwal pengiriman, hingga munculnya biaya operasional tambahan untuk sistem cadangan.

Kerugian masif terutama berpotensi menimpa industri berbasis proses berkelanjutan seperti petrokimia, baja, semikonduktor, pusat data, dan farmasi. Sektor-sektor ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan operasi mesin ke kondisi normal.

Tantangan penyediaan energi ini diprediksi semakin besar seiring masuknya investasi baru di bidang hilirisasi mineral serta industri kecerdasan buatan (AI) yang menuntut stabilitas tinggi.

Guna mengatasi persoalan ini, HKI mengusulkan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi pengelola kawasan industri dalam memperoleh Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (WILUS). Kebijakan ini akan legal mengizinkan mereka membangun pembangkit listrik mandiri sesuai kebutuhan wilayahnya.

Ma'ruf menilai banyak kawasan industri di tanah air yang telah memiliki kesiapan teknis, kemampuan finansial, serta kebutuhan nyata untuk mengelola sistem ketenagalistrikan mandiri terintegrasi.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki Wilayah Usaha Ketenagalistrikan sendiri. Industri membutuhkan kepastian. Ketika investasi sudah masuk, pabrik sudah berdiri, dan ribuan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi, maka pasokan energi harus memiliki tingkat kepastian yang setara," sebut dia.

Meski mengusulkan sistem mandiri, HKI menegaskan langkah ini bukan untuk memangkas peran PT PLN (Persero). BUMN tersebut tetap dipandang sebagai tulang punggung utama jaringan listrik nasional.

Melalui model kemitraan strategis, PLN akan bertindak sebagai jaringan utama (backbone). Sementara itu, pihak kawasan industri mendukung lewat pengembangan pembangkit mandiri, microgrid, captive power, battery storage, maupun energi terbarukan.

Sistem integrasi energi semacam ini diklaim sudah jamak diterapkan di berbagai negara maju demi meminimalkan risiko padam total.