Banggar DPR Setujui Anggaran Kemenko Infrastruktur Rp 276 Miliar

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 276 miliar dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).

Persetujuan alokasi dana operasional ini dilansir dari Detikcom, di mana anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi baru ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan bahwa penyerapan anggaran difokuskan pada pembiayaan operasional, koordinasi, hingga pengawasan pembangunan fisik di berbagai wilayah.

Tanggung jawab besar diemban oleh kementerian baru tersebut dalam mengawal jalannya proyek nasional. Menko Agus Harimurti Yudhoyono menjabarkan bahwa arah pembangunan infrastruktur kini wajib diselaraskan demi menyokong target dan agenda prioritas pemerintah pusat.

"Jadi infrastruktur itu tidak dibangun hanya untuk sekedar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Fungsi kelembagaan ini juga mencakup kendali koordinasi terhadap lima kementerian teknis serta sejumlah instansi terkait lainnya. Upaya tersebut dijalankan guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana baku serta memberikan dampak ekonomis yang konkret dan nyata bagi kehidupan masyarakat luas.

"Jadi kami akan prioritaskan pada aspek pembangunan infrastruktur dasar yang sekali lagi bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus membuat masyarakat hidupnya lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya," imbuh Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Penegasan mengenai efisiensi penggunaan anggaran turut disampaikan demi memastikan kinerja kementerian tidak hanya bersifat administratif belaka. Pihaknya berkomitmen untuk aktif melakukan peninjauan langsung secara berkala guna mengawasi jalannya proyek di lapangan.

"Anggaran yang kami anggap bisa membantu sejumlah tugas di lapangan, karena jangan dilihat kalau kementerian koordinator itu hanya rapat di balik meja di ruang tertutup. Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar sekali lagi progresnya baik," tegas Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Langkah penyerapan anggaran operasional dan pengawasan ini diharapkan mampu menstimulasi perputaran roda ekonomi. Kerja sama erat antara lini pemerintah pusat dan daerah terus dibangun demi mewujudkan pemerataan fasilitas publik.

"Kami juga berupaya untuk memastikan dampak dari setiap pembangunan, saya ulangi, dampak dari setiap pembangunan infrastruktur ini juga mengalir bagi ekonomi yang ada di daerah. Itulah mengapa kami juga cukup sering menghadirkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan para kepala daerah," tambah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.