Banggar DPR Setujui Pagu Anggaran Tujuh Kementerian Koordinator

Share

Badan Anggaran DPR menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan untuk tujuh kementerian koordinator dalam rapat kerja di Ruang Rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).

Persetujuan ini diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah serta dihadiri oleh tujuh menteri koordinator. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, alokasi anggaran terbesar di antara seluruh kementerian koordinator tersebut diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Struktur rincian pagu anggaran yang dibacakan oleh pimpinan rapat mencakup tujuh instansi koordinator baru dan lama dalam kabinet pemerintah.

Daftar Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Tahun 2026
Kementerian Koordinator Pagu Anggaran
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Rp 304,1 M
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Rp 392,2 M
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Rp 338,8 M
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp 509,3 M
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 276,8 M
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Rp 620,9 M

Setelah merinci daftar tersebut, Said Abdullah langsung meminta konfirmasi dari seluruh anggota forum yang hadir terkait keputusan penetapan pagu anggaran itu.

"Terhadap pagu para menko yang saya sebutkan satu per satu apakah disetujui?" tanya Said Abdullah, Ketua Banggar DPR.

Dirinya kemudian melempar pertanyaan lanjutan guna memastikan kemantapan suara dari para anggota dewan yang berada di dalam ruangan.

"Setuju semua?" tanya Said Abdullah lagi.

Pertanyaan tersebut segera disambut dengan jawaban kompak dari para peserta rapat sebelum ketukan palu sidang resmi dilakukan.

"Setuju," jawab forum rapat lagi lalu Said mengetuk palu.

Proses kemudian berlanjut pada pembahasan mengenai usulan anggaran tambahan dari masing-masing menko yang langsung disepakati tanpa melalui pembahasan pokok secara mendalam.

"Bapak-ibu sekalian, yang pertama kita sepakati, tentu dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa, dan jika itu terjadi, agar para menko tidak bolak-balik datang ke Banggar, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini, setuju?" tanya Said Abdullah.

Seluruh perwakilan yang hadir memberikan persetujuan kembali secara lisan terhadap mekanisme percepatan penambahan anggaran tersebut.

"Setuju," jawab forum rapat Banggar DPR.

Said menutup sesi pengambilan keputusan tersebut dengan memberikan catatan mengenai keunikan mekanisme pengerjaan anggaran yang diterapkan oleh Badan Anggaran DPR kali ini.

"Hebatnya Banggar ini pokoknya belum dibahas belum disetujui, tambahannya duluan disetujui, kita ketok dulu ya," ujar Said sambil mengetuk palu.

Follow publika.id on Google News Follow
Editors Team
danto-wijaya-kusuma
Author