Kementerian ESDM Tetapkan ICP April 2026 Melonjak Jadi 117,31 Dolar AS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel akibat berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik global.

Ketetapan tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 203.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Bulan April 2026. Angka ini mencatat lonjakan sebesar 15,05 dolar AS dibandingkan Maret 2026 yang berada di posisi 102,26 dolar AS per barel.

"Peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Selasa (19/5).

Laode menjelaskan ketegangan sepanjang April 2026 meliputi gejolak Selat Hormuz, penutupan jalur tersebut, blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, hingga serangan infrastruktur energi di Timur Tengah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi China triwulan I 2026 yang menyentuh 5 persen secara tahunan turut memberi sentimen positif bagi permintaan minyak.

"Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri," kata Laode.

Kenaikan komoditas energi ini dipicu mandeknya perundingan damai Amerika Serikat dan Iran sehingga memperbesar kekhawatiran gangguan pasokan dan inflasi dunia. Data Bank Mandiri yang dilansir CNBC Indonesia menunjukkan sektor pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, CPO, energi hijau, dan perkebunan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi ini.

Sebaliknya, lonjakan harga energi membebani industri non-komoditas nasional seperti listrik, petrokimia, pupuk, plastik, dan semen karena naiknya biaya produksi serta logistik. Tekanan bertambah akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang menaikkan biaya impor bahan baku manufaktur elektronik, farmasi, hingga otomotif.

Merespons krisis ini, pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah memperingatkan bahwa budaya boros energi di level rumah tangga dan industri nasional bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Trubus menilai ketergantungan besar terhadap BBM membuat Indonesia rentan bergejolak, dan ia mendorong pengendalian konsumsi melalui pembatasan BBM bersubsidi secara ketat berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus juga menyoroti kebijakan penghematan energi pemerintah seperti work from home (WFH) yang dinilai belum memiliki ukuran efektivitas yang jelas dalam menekan konsumsi energi nasional.

"Kebijakan WFH ini kan belum ada ukuran seberapa efektif," ujarnya.

Lemahnya pengendalian ini berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan harga pokok, yang diperparah oleh gejala penurunan kelas konsumsi di mana pengguna kendaraan RON tinggi mulai berpindah ke BBM subsidi.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Trubus kemudian menyarankan agar pemerintah lebih serius menyediakan angkutan publik yang memadai untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.

"Kalau lihat sekarang, orang sudah mulai turun kelas. Mobil-mobil yang selama ini pakai Pertadex mulai jarang kelihatan karena harganya mahal sekali. Kalau nanti masyarakat pengguna Pertamax atau RON tinggi juga turun ke subsidi, subsidinya bisa membengkak," ujar Trubus.

Trubus menambahkan bahwa pengembangan transportasi umum seperti JakLingko harus diperbanyak hingga menjangkau kawasan perumahan agar mobilitas masyarakat lebih efisien.

"Harusnya transportasi umum seperti JakLingko diperbanyak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Jadi masyarakat enggak perlu terus pakai kendaraan pribadi. Bahkan idealnya orang tua enggak perlu lagi antar anak sekolah pakai mobil pribadi kalau akses transportasi umumnya benar-benar menjangkau," katanya.

Dampak tingginya harga BBM nonsubsidi diakui oleh Ari (37), seorang pekerja swasta di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang kini membatasi penggunaan mobil diesel pribadinya demi menghemat biaya operasional.

"Tadinya ini andalan buat harian, sekitar lima hari seminggu. Tapi sekarang mobil ini lebih banyak nongkrong di garasi. Sejak harga Dex selangit, gue sebisa mungkin simpan Innova buat urusan yang benar-benar darurat atau bareng bayi aja," kata Ari.

Ari memilih beralih menggunakan Transjakarta untuk mobilitas sehari-hari, meskipun ia juga sempat mempertimbangkan kendaraan listrik namun masih ragu terhadap harga dan ketahanan mesinnya.

"Jadi pilihannya cuma dua, bayar mahal atau enggak usah pakai mobil sekalian," ujarnya.

Ari menegaskan bahwa beralih ke transportasi publik menjadi langkah paling realistis saat ini.

"Sekarang gue jadi tim Transjakarta. Kalau rutenya masih tercover busway, gue mending naik bus," katanya.

Ia berharap opsi transportasi massal terus membaik untuk memfasilitasi kebutuhan para pekerja di perkotaan.

"Kalau mobil listrik jujur lagi kepikiran banget. Tapi harganya masih tinggi dan gue masih mikir soal ketahanan mesinnya. Jadi solusi paling masuk akal sekarang ya membiasakan diri naik kendaraan umum," ujarnya.

Secara rinci, berikut adalah data perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada April 2026 dibandingkan dengan bulan sebelumnya: