DPR Dukung Hibah Motor Listrik Badan Gizi Nasional ke Guru Honorer

Komisi IX DPR RI mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan aset sepeda motor listrik pengadaan tahun 2025 kepada guru honorer di daerah. Langkah ini diambil agar anggaran negara yang telah dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, dilansir dari Detikcom.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemanfaatan aset tersebut setelah mendengar penjelasan dari pihak BGN dalam rapat kerja bersama. Legislator dari Partai Golkar itu menilai langkah tersebut merupakan solusi terbaik bagi inventaris yang sudah telanjur dibeli.

"Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Jumat (18/6/2026).

Rencana pengalihan fungsi kendaraan operasional ini pertama kali mencuat dalam pertemuan resmi antara pihak parlemen dengan pimpinan baru BGN. Guru honorer di berbagai wilayah menjadi target penerima hibah guna menunjang mobilitas mereka.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut," sambung Yahya Zaini.

Meskipun menyetujui langkah hibah, Yahya Zaini menegaskan bahwa sejak awal dirinya menolak pengadaan kendaraan operasional sebanyak 21 ribu unit tersebut. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak relevan dengan kebutuhan riil para petugas di lapangan.

"Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," ujar Yahya Zaini.

DPR juga menyoroti masalah transparansi dan kualitas vendor yang ditunjuk oleh manajemen BGN terdahulu. Minimnya pengawasan terjadi karena laporan pengadaan tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada komisi terkait.

"Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut sehingga tidak bisa melakukan pengawasan. Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya, yang paling disesalkan harganya dimark-up," ujar Yahya Zaini.

Sementara itu, manajemen baru BGN memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pengeluaran inventaris, termasuk meneliti aspek hukum pengadaan barang tersebut ke kejaksaan. Penggunaan fasilitas yang ada akan dioptimalkan demi mencegah pemborosan uang negara.

"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," kata Agustina Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

BGN juga melakukan penyisiran anggaran belanja untuk tahun 2026 agar tidak terjadi tumpang tindih pengadaan barang operasional yang serupa. Seluruh sistem IT, kamera pengawas, hingga gawai yang sudah dibeli pada periode sebelumnya dipastikan harus beroperasi penuh.

"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami billing no. Itu nggak ada lagi di 2026," ucap Agustina Arumsari.

Langkah penertiban ini menjadi kebijakan umum institusi untuk menjamin efisiensi alokasi dana publik pada pos operasional jajaran Badan Gizi Nasional.

"Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," ujar Agustina Arumsari.