PKB Desak PDIP Tegaskan Sikap Politik terhadap Pemerintah

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendesak PDI Perjuangan (PDIP) untuk mengambil sikap politik yang tegas dan tidak bersikap abu-abu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).

Jazilul menyampaikan hal tersebut untuk merespons dugaan kehadiran politikus PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu.

Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR RI.

Jazilul menambahkan bahwa soliditas dan kepastian sikap dari seluruh pihak sangat diperlukan agar program kerja strategis pemerintah dapat berjalan sesuai target.

"Belum, belum (belum jelas). Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," kata Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR RI.

Sementara itu, pihak PDIP membantah keterlibatan institusi partai maupun kadernya dalam menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa tersebut.

"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," ujar Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Said menekankan bahwa menggerakkan massa bukan merupakan metode perjuangan partai, dan kehadiran Andi Widjajanto di lapangan tidak boleh diartikan sebagai sikap resmi organisasi.

"Tegas yang disampaikan Ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," tegas Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Mengenai tudingan yang menyeret nama Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso karena hubungan kekeluargaan, Said menilai anggapan keterlibatan tersebut terlalu dipaksakan.

"Kalau dia ada besanan, ada famili, itu bukan pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali," ucap Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Di sisi lain, Juru Bicara PDIP Guntur Romli merespons kritik PKB dengan menyatakan bahwa posisi politik partainya sudah diputuskan secara resmi melalui mekanisme internal organisasi.

“Jadi, tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” cetus Guntur Romli, Juru Bicara PDIP.

Guntur juga menyarankan agar politikus PKB lebih memahami perbedaan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, di mana fungsi pengawasan diwujudkan melalui mekanisme checks and balances di DPR.

“Dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan dan tata negara, terutama terkait parlementer vs presidensil. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua kubu partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan,” pungkas Guntur Romli, Juru Bicara PDIP.