PDIP Bantah Tuduhan BEM Bersatu Terkait Aksi Demo Mahasiswa

Aliansi mahasiswa BEM Bersatu menyoroti dugaan kedekatan mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dengan tokoh PDI Perjuangan dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang langsung dibantah oleh pihak PDIP. Tudingan keterlibatan partai dalam aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dinilai tidak berdasar, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli memberikan tanggapan resmi untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik pada Rabu (17/6/2026). Pihaknya menyatakan bahwa partai sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan mobilisasi maupun operasional gerakan mahasiswa tersebut.

"Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode 'cocokologi' yang sangat dipaksakan. Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa," ujar Guntur Romli, Politikus PDIP.

Guntur menuturkan bahwa Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang namanya dikaitkan dengan kepemilikan mobil operasional aktivis bukan bagian dari struktur partai. Ia menyayangkan pola penarikan kesimpulan yang mengaitkan hubungan kekerabatan sipil dengan posisi politik PDIP.

"Faktanya: Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan," jelas Guntur Romli, Politikus PDIP.

Pihak PDIP menambahkan bahwa tuduhan yang mengaitkan silsilah keluarga hingga mantan panglima TNI sebagai dasar keterlibatan partai merupakan sebuah kekeliruan logika yang nyata.

"Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir yang nyata," tambah Guntur Romli, Politikus PDIP.

Menurut penjelasannya, kehadiran tokoh politik di ranah publik merupakan hak personal dan bukan representasi instruksi partai untuk menggerakkan mahasiswa secara teknis.

"Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak constitutional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa," ucap Guntur Romli, Politikus PDIP.

Guntur menyatakan partai tetap menghormati independensi gerakan mahasiswa yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah tanpa harus diasosiasikan sebagai perpanjangan tangan kelompok politik.

"Tuduhan murahan dari 'BEM Bersatu' yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa 'ditunggangi' atau 'disusupi' oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa," ujar Guntur Romli, Politikus PDIP.

Ia juga menyoroti keabsahan status dari oknum yang tergabung dalam aliansi tersebut berdasarkan laporan dari internal organisasi kampus masing-masing.

"Banyak bantahan dari organisasi kampus asal terhadap individu yang tergabung di BEM Bersatu, jadi mereka bukan mahasiswa tapi MAHASEWA. PDI Perjuangan difitnah mahasewa yang menamakan dirinya BEM Bersatu," imbuh Guntur Romli, Politikus PDIP.

Sementara itu, pihak BEM Bersatu telah menyampaikan landasan tudingan mereka dalam konferensi pers yang digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (16/6/2026). Aliansi ini menduga ada jejaring politik praktis di balik penggerak aksi mahasiswa.

"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC.

Rahmat menambahkan bahwa keterlibatan purnawirawan jenderal dan beberapa tokoh nasional dalam forum diskusi yang sama dengan Tiyo Ardianto menjadi indikasi adanya pola hubungan tertentu.

"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujar Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC.

BEM Bersatu menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi politik praktis agar gerakan mahasiswa tetap murni menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," ucap Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC.

Detikcom sudah menghubungi Tiyo Ardianto untuk mengonfirmasi pernyataan dari BEM Bersatu, namun sampai saat ini belum ada balasan.