Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri April 2026 Naik

Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada April 2026 meningkat menjadi US$ 439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan. Nilai tersebut setara dengan Rp 7.768 triliun hingga Rp 7.784,46 triliun yang dipengaruhi kenaikan sektor publik di tengah berlanjutnya kontraksi sektor swasta. "Posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar US$ 216,4 miIiar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8% (yoy)," tulis Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Pemerintah mengarahkan pembiayaan ini untuk sektor produktif seperti kesehatan, administrasi, pertahanan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dengan dominasi utang jangka panjang mencapai 99,99 persen.

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," jelasnya. Sementara itu, utang luar negeri swasta pada April 2026 tercatat sebesar US$ 193,2 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen secara tahunan.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8% terhadap total ULN swasta," terangnya. Bank sentral menilai struktur pembiayaan ini tetap sehat dengan rasio terhadap Produk Domestik Buto yang stabil di angka 29,6 persen.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkasnya. "Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya, Senin (15/6/2026). Sektor swasta terbesar yang menggunakan dana eksternal ini meliputi industri pengolahan, jasa keuangan, asuransi, pengadaan energi, hingga pertambangan.

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat," kata Denny.

Aliran modal masuk asing melalui Surat Berharga Negara terpantau tetap mencatatkan arus masuk bersih yang positif bagi pasar domestik. "Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN," tutur Denny. Penurunan pada pembiayaan swasta dipicu oleh kelompok lembaga keuangan yang mencatatkan penyusutan pertumbuhan sebesar 5,0 persen secara tahunan.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5 persen (yoy)," kata dia.

Bank Indonesia menyatakan struktur finansial ini didominasi utang jangka panjang dengan porsi menyentuh 84,5 persen dari total keseluruhan. "And didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN," ucap Denny.

Secara keseluruhan, koordinasi lintas instansi terus diperkuat demi menekan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi nasional. “Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.

Merespons data tersebut, pengamat ekonomi mengingatkan potensi peningkatan beban pembayaran akibat depresiasi nilai tukar rupiah dan tingginya suku bunga global. "Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya besarnya utang, melainkan struktur utang, komposisi mata uang, tenor, serta kemampuan menghasilkan arus kas untuk membayar kembali kewajiban tersebut," ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (16/6/2026). Kombinasi sentimen global dinilai berisiko menaikkan biaya pembiayaan kembali utang, khususnya bagi korporasi yang pendapatannya berbasis mata uang rupiah.

"Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya refinancing utang dan memperbesar risiko bagi sektor swasta yang memiliki utang luar negeri tetapi pendapatanannya didominasi rupiah," katanya.

Laju penambahan pembiayaan diperkirakan tetap tumbuh moderat hingga akhir tahun demi menyokong proyek infrastruktur dan hilirisasi industri. "Dengan langkah tersebut, risiko pelemahan rupiah dan kenaikan beban utang dapat diminimalkan tanpa menghambat kebutuhan pembiayaan pembangunan," pungkas Rizal. Di sisi lain, pergeseran porsi pembiayaan yang kini bertumpu pada sektor publik memicu kekhawatiran mengenai melambatnya ekspansi dunia usaha.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," kata Direktur Executif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).