BEM Bersatu Tuding PDIP Tunggangi Aksi Tolak Makan Bergizi Gratis

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Bersatu menduga adanya keterlibatan aktor politik praktis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di balik aksi mahasiswa penolak Program Makan Bergizi Gratis pada Selasa, 16 Juni 2026.

Kecurigaan tersebut didasarkan atas kepemilikan mobil Fortuner yang dikendarai oleh pimpinan aksi sekaligus mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang diduga terhubung dengan jejaring tim pemenangan pemilu partai tersebut.

Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula menyatakan pihak mahasiswa mengendus adanya indikasi kuat keterlibatan pihak luar yang mengarahkan jalannya unjuk rasa menyasar program pemenuhan gizi masyarakat.

"Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu," kata Rahmat, Juru Bicara BEM Bersatu.

Rahmat menambahkan bahwa kendaraan operasional yang digunakan dalam demonstrasi itu terdaftar atas nama keluarga purnawirawan TNI yang terafiliasi dengan tokoh politik nasional.

"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," sambung Rahmat, Juru Bicara BEM Bersatu.

Pihak BEM Bersatu menilai arah pergerakan penolakan ini menjadi bias lantaran pimpinan aksi juga terkonfirmasi akan menghadiri sebuah forum diskusi bersama dengan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah.

"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal (18 Juni 2026) mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujar Rahmat, Juru Bicara BEM Bersatu.

BEM Bersatu juga menyayangkan fokus demonstrasi yang justru menolak program sosial yang memiliki dampak langsung terhadap perbaikan nutrisi serta kesejahteraan masyarakat luas.

"Kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," kata Rahmat, Juru Bicara BEM Bersatu.

Oleh karena itu, aliansi mahasiswa ini meminta agar seluruh elemen pergerakan dibersihkan dari segala bentuk fasilitasi finansial maupun akomodasi yang bersumber dari elite politik demi menjaga independensi.

"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," tegas Rahmat, Juru Bicara BEM Bersatu.

Merespons tuduhan tersebut, politisi PDI Perjuangan Guntur memberikan klarifikasi bahwa nama-nama pemilik kendaraan yang dituduhkan sama sekali tidak tercatat sebagai bagian dari kader maupun struktur kepengurusan partai.

"Ibu Siti Nuraeni bukan Timses. Pak Setyo Sularso juga bukan," ucap Guntur, Politisi PDIP.

Guntur juga menambahkan bahwa status hubungan keluarga tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyamakan afiliasi dan pandangan politik seseorang dalam menilai sebuah gerakan mahasiswa.

"Pak Setyo, Bu Siti juga bukan orang PDI Perjuangan," tambah Guntur, Politisi PDIP.

Lebih lanjut, pihak PDIP menilai upaya mengaitkan kepemilikan mobil pinjaman dengan struktur tim pemenangan pemilu masa lalu merupakan kesimpulan yang dipaksakan dan tidak berdasar fakta logis.

"Itu hanya 'cocokologi', mobil yang dipakai Tiyo adalah pinjaman dari seseorang, dan seseorang itu adik dari seseorang yang besannya dari orang yang dulunya timses di pilpres, padahal pilpres sudah selesai," ucap Guntur, Politisi PDIP.

Guntur berpendapat bahwa kritik terhadap jalannya Program Makan Bergizi Gratis bersifat umum dan wajar disampaikan oleh publik, terlebih setelah munculnya kasus hukum yang menjerat jajaran Badan Gizi Nasional.

"Adik kakak juga belum tentu pilihan politiknya sama. Besanan juga belum tentu sama politiknya. Dipaksakan dengan cocokologi.

Kritik terhadap MBG itu datang dari hampir semua lapisan masyarakat. Yang sekarang terbukti dgn ditangkapnya 3 eks pimpinan BGN atas tuduhan korupsi. Apa BEM Bersatu itu mau bela koruptor MBG?," tandas Guntur, Politisi PDIP.