BGN Sisir Anggaran Belanja Demi Maksimalkan Aset Negara

Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan langkah optimalisasi seluruh aset yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran 2025, termasuk pengadaan motor listrik dan perangkat teknologi informasi. Langkah penyisiran anggaran untuk tahun 2026 ini dilakukan guna memastikan efisiensi keuangan negara, seperti dilansir dari Detikcom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa institusinya akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan pemanfaatan barang-barang yang sudah dianggarkan pada masa kepemimpinan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," kata Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Penyisiran anggaran dilakukan secara ketat agar tidak ada alokasi dana dengan output yang sama pada tahun berikutnya, terutama untuk pengadaan barang yang sudah terlanjur dibeli.

"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami billing no. Itu nggak ada lagi di 2026," ucap Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

BGN berkomitmen untuk melengkapi segala kekurangan fasilitas sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas penggunaan uang negara.

"Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," ujar Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memulai penelitian mendalam terhadap seluruh proses pengadaan barang di internal BGN dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Semua, pengadaan semualah kita lagi teliti. Dan kita kerja sama kan dengan BPKP ini. Nanti kita lihat nanti kewajaran-kewajarannya. Semua kita bukalah," kata Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung ini difokuskan secara menyeluruh untuk memastikan program utama lembaga dapat berjalan tanpa hambatan dan tepat sasaran.

"Yang jelas kita ingin bagaimana BGN ini berjalan sesuai rencana awal. Rencana awal tuh ini kan untuk anak-anak, anak-anak kita supaya dia juga bergizi, dia baik, ketika sekolah perutnya terisi, sehingga menerima pembelajaran bagus," kata Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung.