PSI dan PDIP Bersilang Pendapat Terkait Status Keanggotaan Jokowi

Ketua DPP PSI Bestari Barus terlibat saling balas pernyataan dengan Politisi PDIP Guntur Romli terkait status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di PDI Perjuangan pada Minggu (14/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Perselisihan ini bermula ketika Bestari menyebut rencana penyematan jaket PSI kepada Jokowi sebagai penanda bahwa mantan presiden tersebut tidak lagi bersama PDIP, yang kemudian dikoreksi oleh Guntur Romli dengan menyatakan bahwa Jokowi sebenarnya telah dipecat.

Bestari menyayangkan respons dari pihak PDIP tersebut dan menilai narasi yang dikeluarkan tidak mencerminkan kualitas partai besar.

"Iya, pernyataan seperti itu sebetulnya kan sangat tidak layak keluar dari muncung orang-orang yang menganggap dirinya berada di partai besar, yang pendidikan politiknya bagus. Ternyata hari ini masyarakat Republik Indonesia itu menakar, oh segini cuma hasil yang didapat, kualitas narasi yang bisa disampaikan oleh partai yang menganggap dirinya besar itu, nah itu sangat disayangkan," kata Bestari saat dihubungi, Minggu (14/6/2026).

Menurut Bestari, pernyataan-pernyataan miring yang muncul dari jajaran PDIP disebabkan oleh rasa sakit hati yang mendalam karena telah ditinggal oleh Jokowi.

"Tapi memang apa yang beberapa kali saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa memang rasa sakit ditinggal oleh Pak Jokowi itu ya, rasa sakit yang densiti dirasakan karena ditinggal oleh Pak Jokowi itu memang sangat mendalam dan terpelihara itu bertumpuk-tumpuk di dalam hati mereka gitu. Ya perlu pendidikan pendewasaan kembali itu di kurikulum, kalau ada kurikulumnya juga itu partai, supaya bisa kemudian lebih menata diri lebih dewasa di dalam berpolitik," ucap Bestari.

Lebih lanjut, Bestari menganggap persoalan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maupun Bobby Nasution hanyalah masalah mekanisme internal partai dan mengklaim masyarakat justru merasa bahagia.

"Terus masalah Pak Jokowi dipecat, Gibran dipecat, atau lagi Bobby dipecat, ya mekanisme saja itu sih. Tapi saya meyakini seribu persen bahkan bahwa betapa bahagianya rakyat Indonesia ini yang melihat Pak Jokowi itu keluar ataupun dalam prosesnya itu adalah dikeluarkan oleh PDIP," jelas Bestari.

Ia menambahkan bahwa publik selama ini melihat Jokowi tidak diperlakukan dengan penuh hormat saat masih berada di bawah naungan partai berlambang banteng tersebut.

"Karena mereka melihat Pak Jokowi itu dikuyu-kuyu, dibilang mentang-mentang, dijadikan objek selfie, duduk di kursi yang wah seperti apa kita lihat gitu kan di depan orang ramai gitu. Mentang-mentang lho, apa segala macam. Apakah itu yang dikatakan diberikan kehormatan?" lanjut Bestari.

Bestari bahkan menyebut pernyataan miring yang disampaikan oleh Guntur Romli merupakan narasi yang tidak berbobot dan meminta PDIP untuk fokus mengurus internal mereka sendiri tanpa mencampuri urusan hubungan Jokowi dengan PSI.

"Ya jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh siapapun yang nadanya miring itu adalah sesuatu yang mungkin boleh dikatakan sampah kali ya. Sampah lah gitu, tidak berkelas, tidak berbobot, yang sebetulnya tidak patut juga untuk ditanggapi. Tapi sudahlah, kita bersimpati atas rasa sakit luar biasa yang mereka rasakan itu dan diwakilkan untuk menyampaikan apa namanya reaksi-reaksi ya ke publik itu oleh Guntur," tutur Bestari.

Menanggapi hal tersebut, Guntur Romli menegaskan kembali posisi hukum organisasi terhadap Jokowi dan beberapa anggota keluarganya sejak akhir tahun 2024.

"Saya koreksi judulnya, Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby dan 27 lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konstitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai," ujar Guntur saat dihubungi, Minggu (14/6).

Guntur menyatakan bahwa status pemecatan tersebut membuat PDIP tidak lagi memedulikan langkah politik yang akan diambil oleh Jokowi ke depan.

"Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran. Karena dia sudah dipecat, maka bukan menjadi urusan PDI Perjuangan dia mau tidak berpartai atau berpartai lagi," tambahnya.

Selain itu, Guntur menyentil perubahan sikap para pendukung Jokowi yang dahulu keberatan dengan istilah petugas partai saat Jokowi masih di PDIP.

"Cuma mau mengingatkan, dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut 'petugas partai' saat bersama PDI Perjuangan, itu ejekan katanya. Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral partai itu, artinya ludah dijilat di sini," katanya.

Guntur juga membandingkan peran politis Jokowi sewaktu berada di PDIP dengan posisinya yang baru di PSI saat ini.

"Bedanya 'petugas partai' Jokowi sebagai orang partai (PDI Perjuangan) ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara. 'Jongos partai' Jokowi sebagai orang partai (PSI) hanya bekerja untuk kepentingan elektoral partai, itu saja," pungkas Guntur.