DPR Desak Integrasi Data Keimigrasian untuk Perkuat Pengawasan WNA

Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia memerlukan dukungan transparansi serta integrasi data keimigrasian yang kuat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea saat melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (12/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Sistem digital yang terbuka secara nasional dinilai mendesak karena beban pemantauan terbesar berada di tingkat daerah yang berhadapan langsung dengan aktivitas warga asing. Selama ini, akurasi data keimigrasian dianggap belum cukup transparan sehingga kerap memunculkan pertanyaan di lapangan.

Marinus Gea menyatakan bahwa Imigrasi memegang peranan krusial dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan perlintasan orang asing.

"Imigrasi ini adalah institusi penjaga gerbang masuk keluarnya orang asing di Indonesia dan juga institusi yang melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik serta aktivitas orang asing di Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara kita," ujar Marinus dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Pengelolaan informasi keimigrasian saat ini dinilai masih berpusat di tingkat nasional, sehingga distribusi data ke kantor wilayah dan kantor imigrasi daerah belum berjalan optimal. Padahal petugas di daerah wajib mengetahui rekam jejak perlintasan setiap WNA secara rinci.

"Data yang disajikan selama ini sering memunculkan pertanyaan karena kita menduga masih ada ketidaktransparanan. Untuk itu perlu digitalisasi yang lebih transparan agar akses data bisa dilakukan secara nasional dan terintegrasi," paparnya.

Melalui keterbukaan informasi tersebut, beban pemantauan yang dipikul oleh pemerintah pusat dapat terbagi secara merata ke seluruh pintu masuk dan keluar kepulauan Indonesia.

"Kalau pengawasan hanya dimonitor oleh pusat, tentu bebannya sangat besar. Kita memiliki banyak pintu masuk dan keluar orang asing di Indonesia. Karena itu distribusi pengawasan harus dilakukan melalui sistem digital yang terbuka dan terintegrasi," tegasnya.

Guna mengatasi persoalan tersebut, pembuatan sebuah dashboard nasional yang mampu menampilkan seluruh data keimigrasian secara real time dalam satu layar kini tengah didorong untuk segera direalisasikan.

"Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengawasan akan menjadi lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan keimigrasian di seluruh daerah," pungkasnya.