Dedi Mulyadi Garansi Biaya Sekolah Swasta Gratis Pascaprotes SPMB

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggaransi biaya pendidikan gratis di sekolah swasta bagi warga miskin yang tidak lolos seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK negeri.

Langkah solutif ini diambil menyusul keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang memicu aksi protes para orang tua murid di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Jumat (12/6/2026).

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa luapan emosi orang tua murid yang terjadi selama masa Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) bukan merupakan kesalahan masyarakat, melainkan kegagalan pihak penyelenggara negara dalam meratakan fasilitas pendidikan.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi Mulyadi.

Persoalan daya tampung ini diakui Dedi Mulyadi terjadi karena pemerintah daerah belum sanggup menyediakan fasilitas sekolah serta guru negeri yang cukup untuk mengakomodasi seluruh komunitasi calon peserta didik.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi Mulyadi.

Terkait teknis di lapangan, ketatnya persaingan SPMB juga dipicu oleh masuknya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang menggeser posisi serta menurunkan peringkat calon siswa setempat.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.

Mengenai insiden mengamuknya orang tua di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Mulyadi membeberkan bahwa warga tersebut sempat menolak memberikan identitas anak serta sekolah tujuan ketika petugas hendak memberikan bantuan.

"Beliau billing akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," ucap Dedi Mulyadi.

Terkait usulan publik untuk mengembalikan parameter seleksi menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM) agar sistem menjadi lebih sederhana, Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya meskipun regulasi tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.

Dedi Mulyadi kemudian memberikan tanggapan penutup mengenai alur birokrasi penentuan kebijakan seleksi tersebut.

"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tutur Dedi Mulyadi menambahkan sebagaimana dilansir dari ANTARA.