DPRD DKI Jakarta Minta Transjakarta Kaji Rencana Kenaikan Tarif

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transjakarta mengkaji ulang wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek agar tidak memberatkan masyarakat. Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja menyusul adanya rencana kenaikan tarif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000, seperti dilansir dari Detikcom.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil manajemen PT Transjakarta untuk meminta kejelasan mengenai rencana penyesuaian harga tiket tersebut pada Sabtu (12/6/2026).

"Kemarin kebetulan kita panggil TransJakarta untuk rapat kerja bersama terkait dengan statemen dari Pemprov ada kenaikan tarif Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu, tentunya saya menanyakan secara langsung seperti apa ini," kata Nova Paloh, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Nova menjelaskan bahwa langkah penyesuaian ini dipicu oleh kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan akibat gejolak perekonomian global. Hal tersebut berdampak langsung pada besaran alokasi subsidi angkutan umum yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Transjakarta itu kurang lebih 1,4 juta penumpang per hari, 400 jutaan (penumpang) per tahun, itu harus kita subsidi kurang lebih Rp 9 ribuan per penumpang, dan Jaklinko itu gratis. Artinya memang kondisi fiscal ini lagi tidak bagus, memang ada wacana dari Pemprov untuk menaikkan (tarif)," ucap Nova Paloh, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Oleh karena itu, legislatif mendorong agar pengelola transportasi publik ini terlebih dahulu menjaring aspirasi dan mengukur tingkat kemampuan bayar para pengguna layanan sebelum mengeksekusi kebijakan baru.

"Saya sampaikan bisa nggak kalau misalnya pun naik, jangan terlalu jomplang tapi harus dilihat lagi, harus FGD (forum group discusion) dulu nih untuk bagaimana sih kesiapan masyarakat," ujar Nova Paloh, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Nova menilai ruang diskusi bersama warga sangat krusial untuk menemukan angka moderat yang tidak timpang bagi kantong konsumen, mengingat besarnya dana APBD yang digelontorkan untuk sektor transportasi ini.

"Ini harus ada FGD denger pendapat masyarakat, yang wajar itu berapa. Saya paham kondisi ini, bahwa dengan 1 tahun itu Transjakarta itu harus disubsidi sampai dengan Rp 4 triliun," imbuh Nova Paloh, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri merancang penyesuaian tarif seiring dibukanya koridor-koridor baru menuju wilayah penyangga, termasuk rute menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tarif flat sebesar Rp3.500 yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak memadai untuk mendanai operasional rute antarkota yang memiliki jarak tempuh jauh.