Pemerintah Targetkan Prastudi Kelayakan 13 Proyek Hilirisasi Rampung Juli 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyelesaian prastudi kelayakan untuk 13 proyek hilirisasi baru bernilai investasi sekitar Rp239 triliun pada akhir Juli 2026. Rencana strategis ini dipaparkan langsung oleh otoritas terkait di Jakarta pada Jumat (12/6/2026) untuk mempercepat hilirisasi tahap kedua.

Pemerintah kini sedang mematangkan tahap akhir dari dokumen studi tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Proyek-proyek baru ini disiapkan untuk mendorong nilai tambah komoditas di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika, yang juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi, menegaskan fokus instansinya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

"Paling yang di kami sekarang finalisasi yang 13 proyek itu, pra-FS-nya. Nah, itu kan harus segera kita rampungkan. (target) Juli," ujar Ahmad Erani Yustika.

Kementerian ESDM berencana menyerahkan dokumen hasil studi kelayakan tersebut kepada Danantara setelah seluruh proses evaluasi selesai. Salah satu dari belasan proyek baru yang sedang digarap mencakup sektor infrastruktur kelistrikan komoditas maritim.

"Iya salah satunya (kabel bawah laut)," ujar Ahmad Erani Yustika.

Sebelumnya, rencana pengembangan hilirisasi jilid dua ini telah disampaikan kepada tingkat kepemimpinan tertinggi di Hambalang, Bogor. Selain proyek baru, perkembangan realisasi investasi periode sebelumnya juga turut dilaporkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sebagian dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama sudah memulai konstruksi fisik, sementara sisanya segera menyusul dalam waktu dekat.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil Lahadalia.

Kebijakan hilirisasi ini berjalan selaras dengan agenda penguatan kemandirian sektor energi nasional. Pemerintah mengarahkan pemanfaatan sumber daya domestik, seperti CPO untuk biodisel dan etanol, guna menekan volume impor komoditas energi dari luar negeri.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO," ujar Bahlil Lahadalia.