BPJS Ketenagakerjaan Tanggapi Usulan Investasi Saham Bank BUMN

BPJS Ketenagakerjaan merespons usulan DPR RI terkait investasi pada saham perbankan BUMN yang dinilai memiliki fundamental kuat dalam pertemuan bersama pemangku kepentingan sektor keuangan, Jumat (12/6/2026), dilansir dari Bloomberg Technoz.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan menjelaskan kehadiran lembaga tersebut dalam pertemuan bertujuan untuk mendiskusikan situasi pasar keuangan terkini.

"BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam pertemuan tersebut untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan kondisi pasar keuangan dan perekonomian terkini bersama para pemangku kepentingan terkait," kata Erfan Kurniawan, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan.

Manajemen menegaskan penempatan dana amanah pekerja selalu mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, keamanan, kehati-hatian, hingga tingkat imbal hasil.

"Setiap keputusan investasi senantiasa didasarkan pada analisis yang komprehensif sesuai mandat investasi dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Terkait dengan pembahasan aksi korporasi yang mencuat dalam diskusi tersebut, Erfan menyerahkannya sepenuhnya kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan.

"Terkait buyback saham, hal tersebut merupakan kebijakan dan kewenangan masing-masing emiten sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk konfirmasi kepada pasar bahwa fundamental emiten sangat solid," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan pelaku industri jasa keuangan termasuk Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Kompleks Parlemen pada Selasa (9/6/2026).

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Danantara, BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali," kata Dasco, Wakil Ketua DPR RI.

Langkah investasi domestik ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pasar, terlebih Ketua Umum Himbara Putrama Wahju Setyawan mencatat kredit tumbuh kisaran 20 persen dengan rasio kredit bermasalah di bawah 2 persen.