Mendagri Ajukan Tambahan Anggaran BNPP Rp231 Miliar ke DPR

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp231,54 miliar dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Kamis (11/6).

Langkah pengajuan tambahan anggaran ini diambil karena pagu indikatif BNPP tahun 2027 mengalami penurunan drastis menjadi Rp213,92 miliar dari tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp469,6 miliar, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemaparan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan tersebut dilakukan guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri.

Program BNPP diarahkan untuk mendukung tujuh klaster dan 11 program kerja prioritas nasional di wilayah perbatasan melalui optimalisasi operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pemenuhan gizi.

"Tema RKP 2027 ditopang oleh delapan prioritas nasional yang dijabarkan ke dalam 11 fokus pembangunan. Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan produktivitas dan daya beli masyarakat, digitalisasi serta efisiensi tata kelola pemerintahan, penguatan regulasi dan kelembagaan, hingga swasembada pangan, energi, dan air," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Penyusunan porsi anggaran yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk menjalankan seluruh fungsi pengawasan dan pembangunan wilayah terdepan secara maksimal karena keterbatasan dana nonoperasional.

"Dari pagu indikatif tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk belanja pegawai dan operasional pemeliharaan 15 PLBN. Sementara alokasi belanja nonoperasional masih sangat terbatas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP secara optimal," ujar Tito.

Dana tambahan yang diusulkan tersebut direncanakan untuk mempercepat pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, penyelesaian batas negara, rehabilitasi PLBN lama, serta penguatan sarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan sehingga total usulan anggaran menjadi Rp445,47 miliar.