DPR RI Minta Kebijakan Fiskal 2027 Jaga Ekonomi Kelas Menengah

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 wajib diarahkan untuk memproteksi kekuatan ekonomi domestik, khususnya kelompok kelas menengah, pada Jumat (12/6/2026).

Perlindungan terhadap kelompok penggerak utama konsumsi nasional tersebut dinilai mendesak karena tekanan ekonomi kini mulai merambah ke masyarakat berpenghasilan menengah, seperti dilansir dari Detik Finance.

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Penargetan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi capaian angka di atas kertas. Pemerintah dituntut menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat sektor usaha, sekaligus mengamankan daya beli publik.

Aktivitas ekonomi nasional dinilai bakal tumbuh lebih solid sewaktu kelompok ini memiliki kepercayaan diri untuk membelanjakan uang, membeli properti, maupun berinvestasi.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujar Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Di sisi lain, penurunan konsumsi oleh kelas menengah diproyeksikan akan memberikan dampak instan yang memukul dunia usaha serta ketersediaan lapangan kerja.

Terkait sektor pendapatan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio penerimaan negara di kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Misbakhun mengingatkan agar pemenuhan target penerimaan tersebut ditempuh lewat perluasan basis wajib pajak dan reformasi fiskal yang adil, bukan dengan membebani masyarakat yang selama ini taat pajak.

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.