BAKTI Komdigi Ungkap Tantangan Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah 3T

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komdigi mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal menghadapi tantangan besar karena belum terjangkau infrastruktur dasar seperti serat optik. Hal tersebut disampaikan di Pulau Maratua pada Kamis (11/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Ketiadaan jalur transmisi data seperti serat optik atau microwave membuat mayoritas Base Transceiver Station di daerah terpencil terpaksa mengandalkan konektivitas satelit. Karakteristik operasional ini memicu pembengkakan pengeluaran bulanan yang signifikan jika disandingkan dengan infrastruktur serupa di kawasan perkotaan.

Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano, memaparkan situasi teknis di lapangan yang menuntut penggunaan perangkat khusus demi menghadirkan sinyal bagi masyarakat setempat.

"BTS itu tidak serta-merta dibangun tower, kemudian kencang. Dari tower itu harus punya dapurnya gitu. Koneksi di belakang, backhaul-nya. Jadi kalau gak ada di daerah tersebut, mau gak mau pake VSAT. Nah kalau pake VSAT ini jadinya mahal dan terbatas," papas Darien Aldiano, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi.

Penggunaan Very Small Aperture Terminal atau stasiun penerima sinyal satelit ini berdampak langsung pada struktur pembiayaan pengadaan jaringan oleh pihak penyelenggara.

"Contoh mudahnya untuk di daerah 3D itu, cost untuk support BTS itu bisa sampai 30-an juta satu site, 30 juta per bulan. Namun, kalau di kota BTS-BTS yang milik operator seluler itu ya, cost-nya mereka mungkin hanya 15-20 juta," kata Darien Aldiano, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi.

Tingginya pengeluaran operasional di wilayah pelosok juga dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah populasi pengguna, sehingga operator telekomunikasi komersial sulit mencapai skala ekonomi yang menguntungkan.

"Nah sedangkan, kalau di daerah-daerah 3D, karena tidak ada optik, tidak bisa pakai microwave, mereka mau gak mau harus pakai satelit. Cost-nya jadi tinggi. Bapak Ibu bayangkan, cost-nya tinggi, tapi misalnya satu desa atau satu kamar usernya 400 atau 300 orang, atau mungkin 200. Menggunakan paket data juga mungkin yang hemat," sebut Darien Aldiano, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi.

Selain masalah finansial, kapasitas bandwidth yang disalurkan melalui satelit jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapabilitas kabel optik perkotaan yang menampung ratusan megabit per detik.

"Rata-rata memang kapasitas BKS yang menggunakan VSAT itu mungkin di saat ini dipakai maksimum di 12 Mbps. Nah jadi Bapak Ibu bayangkan dengan 12 Mbps kita mungkin satu orang dengan aplikasi yang kekinian ya, TikTok, Youtube itu mungkin satu orang itu aja bisa 1 Mbps, dia sendiri kan. Nah bagaimana caranya BTS VSAT dengan penggun let say 100 berbarengan, terus semuanya misalnya ya, buka TikTok dan lain-lain, pasti lemot," papar Darien Aldiano, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi.

Keterbatasan ruang akses data secara bersamaan tersebut memicu perlunya edukasi kepada publik agar tidak menyamakan kualitas internet pelosok dengan area urban.

"Kami harap dari materi ini kita bisa memahami dan juga teman-teman di media terutama di daerah-daerah juga bisa memberikan pemahaman juga misalnya nanti ke masyarakat kalau memang BTS-BTS di daerah 3T ini, karakteristiknya beda. Tidak seperti BTS-BTS yang ada di peerkotaan. Karena ada faktor-faktor yang hilang tadi," lanjut Darien Aldiano, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi.

Meskipun wilayah-wilayah perbatasan belum bernilai komersial bagi sektor swasta, penyediaan akses telekomunikasi tetap dijalankan demi pemerataan hak digital warga negara.

"Jadi memang secara bisnis ini belum masuk ke tataran komersil jadi di situlah BAKTI hadir, negara hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi memang harus ada pihak yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat di daerah 3T," cetus Darien Aldiano, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi.

Pemerintah menempatkan proyek infrastruktur ini sebagai instrumen utama untuk memangkas kesenjangan konektivitas antarwilayah di seluruh Indonesia.