Krisis Tunawisma Terselubung di Australia Mengancam Pendatang Bervisa Sementara

Krisis tunawisma yang tersembunyi di jalanan Australia mulai memicu kekhawatiran besar setelah seorang pria ditemukan meninggal dunia dalam kesunyian di pusat Kota Sydney. Jenazah pria tersebut baru diketahui setelah enam hari berada di luar Stasiun St James tanpa mendapat perhatian dari ribuan pejalan kaki yang melintas.

Dilansir dari Detikcom, sejumlah organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa angka kematian serupa terancam terus meningkat seiring datangnya musim dingin di Australia. Kelompok yang rentan menjadi tunawisma ini mencakup para ibu yang melarikan diri dari kawin paksa hingga mahasiswa internasional yang memilih menderita dalam diam.

Para tunawisma tersebut bukan warga negara Australia ataupun penduduk tetap, melainkan orang-orang yang terjebak dan tidak mampu pulang ke tanah air. Banyak di antara mereka yang masih menunggu proses visa sementara tanpa kepastian hukum untuk tetap tinggal di negara tersebut.

Salah satu korban meninggal dunia adalah Bikram Lama, seorang mantan mahasiswa internasional asal Nepal. Kematian Bikram di tempat umum membuka mata banyak pihak mengenai kedalaman krisis tunawisma yang dialami warga negara asing di Australia.

Nasib serupa juga menimpa Shree, seorang warga Nepal lainnya di Australia yang mengaku dijodohkan dan dipaksa menikah dengan pria berkewarganegaraan Australia saat berusia 23 tahun. Setelah menikah dan pindah ke Australia, Shree mengalami kekerasan fisik serta emosional dari suaminya selama masa kehamilan.

Keluarga suaminya mengisolasi Shree, melarangnya keluar rumah, hingga tidak mengizinkannya memiliki rekening bank sendiri. Saat kondisi mentalnya memburuk, Shree mendapatkan intimidasi dan ancaman bahwa visanya akan dibatalkan.

Ancaman tersebut akhirnya menjadi kenyataan ketika sang suami membatalkan permohonan visa pasangan milik Shree dan meninggalkannya hingga terlantar menjadi tunawisma. Saat ini, Shree tengah menjalani proses perceraian yang masih berjalan di pengadilan.

Bantuan tempat tinggal darurat didapatkan Shree melalui Women's & Girls' Emergency Centre (WAGEC), sebuah organisasi yang mendampingi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari sekitar 200 perempuan yang ditampung setiap malam oleh WAGEC, hampir separuhnya berstatus bukan penduduk tetap Australia.

CEO WAGEC, Nicole Yade, menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas membuat mereka sering kali harus memilih satu dari beberapa keluarga yang membutuhkan kamar pada malam yang sama. Kasus yang dialami Shree merupakan potret umum bagi perempuan berstatus non-penduduk tetap di penampungan.

"Dia dibawa ke Australia oleh pasangannya, dan jika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah tiba di sini, pasangannya dapat membatalkan permohonannya… yang kemudian membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan sosial apa pun, termasuk Medicare [dan] Centrelink," kata Nicole.

"Terkadang para perempuan berkata kepada kami, 'saya ingin pulang dan bersama keluarga saya', itu pun tidak selalu mungkin, mereka juga tidak diizinkan meninggalkan Australia dengan anaknya karena tidak mendapat izin dari suaminya."

"Saya belum pernah bertemu seorang perempuan yang mau meninggalkan anak-anaknya di negara lain dengan seseorang yang sudah melakukan kekerasan terhadapnya."

Saat ini, Shree tengah mengajukan visa pasangan melalui jalur perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga agar bisa mendapatkan status penduduk tetap. Namun, berdasarkan data resmi Department of Home Affairs, proses tersebut memerlukan waktu lebih dari 17 bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Kondisi ini diperparah dengan aturan hukum yang melarang pemegang visa tersebut untuk bekerja, belajar, menerima bantuan perawatan anak, hingga menjadi relawan. Hal inilah yang memaksa banyak perempuan asing di Australia jatuh ke dalam jurang keterlantaran.

"Saya tidak bisa meninggalkan putri saya dan pergi begitu saja karena itulah yang ia [suaminya] inginkan," kata Shree.

"Jika saya tidak menemukan tempat penampungan, saya mungkin sudah tidur di jalanan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada saya."

Beban Biaya Hidup Mahasiswa Internasional

Di sisi lain, kisah Bikram Lama menyisakan duka mendalam bagi keluarganya yang sempat menjual sawah di desa terpencil selatan Kathmandu demi membiayai kuliahnya. Di Australia, Bikram mengalami kesulitan bertahan hidup akibat lonjakan biaya hidup hingga akhirnya kehilangan kontak dengan keluarga.

Pada tahun 2023, pihak kedutaan Nepal harus menghubungi keluarga untuk mengidentifikasi jenazah Bikram yang ditemukan membusuk melalui sampel DNA, catatan gigi, dan sidik jari. Pihak keluarga baru mengetahui kondisi memprihatinkan Bikram setelah peristiwa kematian tersebut terjadi.

James Newell dari St Vincent de Paul Society yang mengelola hostel Matthew Talbot mengungkapkan bahwa jumlah mahasiswa internasional yang meminta bantuan terus melonjak. Lonjakan ini dipicu oleh tingginya biaya kuliah yang berpadu dengan mahalnya harga sewa tempat tinggal serta kebutuhan pangan sehari-hari.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat peningkatan jumlah mahasiswa internasional," kata James.

"Biaya makan, ditambah biaya sewa, dan semua tekanan tambahan yang dialami semua orang, jadi alasan utama mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan studi mereka dan akhirnya terlantar di jalanan."

Bagi warga negara asing pemegang visa sementara, mereka tidak berhak atas bantuan tunjangan sosial dari Centrelink ataupun akses ke perumahan sosial pemerintah. Hostel Matthew Talbot terpaksa menanggung sendiri biaya akomodasi darurat gratis selama tiga bulan bagi para imigran yang terlantar ini.

Berdasarkan survei NSW Street Count yang dirilis bulan Mei lalu, terdapat 2.308 orang yang tidur di jalanan di New South Wales, naik 5 persen dari tahun sebelumnya. Kota Sydney mencatatkan jumlah tunawisma terbesar, di mana satu dari lima orang yang tidur di jalanan merupakan pemegang visa sementara.

Mohammad, seorang imigran asal Bangladesh yang datang sepuluh tahun lalu sebagai mahasiswa, kini turut menjadi tunawisma setelah masa berlaku visanya habis pada bulan Desember. Meski sempat bekerja di pom bensin dan mengirim uang untuk keluarganya, kini ia harus tidur di jalanan.

Mohammad kini memegang bridging visa setelah mengajukan permohonan suaka karena situasi politik yang berbahaya di negaranya. Namun, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru dan memilih merahasiakan status tunawismanya dari anak dan istrinya karena merasa malu.

"Istrinya saya punya sejumlah keraguan," katanya.

"Ketika ada yang di luar negeri, orang-orang memiliki harapan lebih besar kalau kita akan melakukan sesuatu yang baik untuk mereka."

"Ayahku, ibuku, jika saya memberi tahu mereka, mungkin saya akan menjadi penyebab kematian mereka."

"Jika saya meninggal … saya tidak bisa menceritakan cerita ini kepada keluarga saya. Tidak akan pernah."

Mohammad mengaku sering ditolak oleh tempat penampungan darurat karena tidak memiliki kartu Medicare atau jaminan Centrelink yang menjadi syarat utama prioritas bantuan. Organisasi pelayanan sosial memperingatkan akan ada lebih banyak korban jiwa jika pemerintah tidak memberikan dukungan finansial bagi pemegang visa sementara.

"Tentu saja perlu ada bantuan yang diberikan kepada individu-individu tersebut, jika tidak, kita akan melihat lebih banyak kasus seperti Bikram. Kita akan melihat lebih banyak orang meninggal di jalanan," kata James.

"Orang-orang mengabaikan orang seperti Bikram atau saya karena kami seperti menjadi tabu bagi masyarakat," kata Shree.

"Sangat menyedihkan karena orang-orang tidak diperlakukan sebagai manusia hanya karena status imigrasi mereka."