Pemerintah Targetkan Tuntaskan Elektrifikasi di 10.100 Wilayah 3T

Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan elektrifikasi di 5.700 desa dan 4.400 dusun menjadi fase last mile electrification. Langkah ini menjadi tahapan penyelesaian terhadap desa dan dusun yang belum memperoleh akses listrik yang andal, khususnya di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Seperti dilansir dari Detikcom, kebijakan ini diproyeksikan membawa dampak nyata bagi masyarakat desa dari sisi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kehadiran aliran listrik dinilai bakal memicu produktivitas, investasi, serta pertumbuhan usaha di wilayah pedesaan.

Dari aspek sosial, pasokan daya listrik tersebut juga berfungsi memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, informasi, hingga kualitas hidup warga setempat. Signifikansi inilah yang menjadi alasan penting untuk merealisasikan target pemenuhan akses listrik 100 persen hingga tahun 2029.

Pemerintah mencatat sejumlah langkah krusial dalam kurun waktu 19 bulan terakhir. Tepat setahun lalu, Presiden meresmikan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 47 desa berkapasitas 27,8 megawatt guna menerangi 5.383 rumah tangga di kawasan 3T.

Selain itu, program Listrik Desa (Lisdes) melalui jaringan konvensional terus berjalan. Sepanjang tahun 2025, proyek tersebut telah menjangkau 1.516 lokasi yang mencakup 77.616 pelanggan.

Komitmen pendanaan juga ditunjukkan lewat peningkatan dukungan fiskal yang signifikan terhadap program elektrifikasi desa. Anggaran difokuskan pada Program Lisdes, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), serta infrastruktur 3T sebagai strategi mewujudkan akses universal.

Pada tahun anggaran 2025, Kementerian ESDM mengalokasikan dana sebesar Rp 4,35 triliun. Anggaran ini diberikan sebagai penugasan kepada PLN untuk menjalankan Program Lisdes dan BPBL.

Sementara pada tahun 2026, anggaran khusus dialokasikan sebesar Rp 5 triliun untuk Program Lisdes yang menyasar 1.135 lokasi. Total anggaran tahun 2026 secara keseluruhan menyentuh Rp 9,6 triliun dengan target cakupan Lisdes hingga 2.000 titik.

Target penerima manfaat program BPBL juga ditingkatkan secara masif pada tahun 2026. Skema bantuan sambungan listrik gratis ini dinaikkan dari yang semula 250.000 sasaran menjadi 500.000 penerima manfaat.

Langkah paralel dalam kebijakan elektrifikasi ini dilakukan secara kolosal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu opsi taktis yang kini menjadi perhatian utama pemerintah adalah pemanfaatan PLTS.

Penggunaan PLTS sebagai tulang punggung untuk mencapai target 100 persen di wilayah terpencil dinilai sangat strategis. Pembangunan infrastruktur tenaga surya tergolong lebih sederhana dan tidak bergantung pada kestabilan jaringan kabel PLN.

Pemanfaatan energi surya ini secara linier bakal memangkas ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM). Selama ini, banyak wilayah terpencil yang mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau genset konvensional.

Pengurangan konsumsi solar melalui sistem solar panel dapat menekan biaya operasional jangka panjang dan mengurangi beban subsidi energi nasional. Di sisi lain, langkah ini turut memperkuat ketahanan energi di tingkat lokal.

Sistem pembangkitan surya menghasilkan listrik tanpa melalui proses pembakaran bahan bakar fosil. Faktor ini memberi nilai tambah terhadap penurunan emisi karbon, pengurangan polusi udara, serta pemenuhan target energi terbarukan.

Isu kemandirian energi menjadi makin kontekstual di tengah dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu. Kondisi global saat ini memperlihatkan betapa rentannya pasokan energi yang bertumpu pada bahan bakar fosil.

Pembangunan PLTS sekaligus menjadi simbol kehadiran negara dalam menjangkau wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan infrastruktur. Kebijakan ini diharapkan memperkuat integrasi nasional dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Komitmen Kapasitas Jangka Panjang

Realisasi program PLTS di 47 desa pada tahun 2025 menjadi basis pembuktian komitmen menuju target tahun 2029. Terlebih, jajaran pemerintahan telah diminta untuk merealisasikan total kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt (GW).

Proses pengerjaan kini diawali dengan memulai pembangunan PLTS berkapasitas 17 gigawatt (GW). Proyek ini ditopang oleh fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai dengan kapasitas sebesar 33 GW.

Pemerintah juga merencanakan pengembangan proyek dengan mengalokasikan lahan seluas 24 hektar di Pulau Jawa. Langkah koordinasi intensif tengah berjalan antara Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN.

Tuntasnya target elektrifikasi 100 persen di seluruh desa dan dusun diharapkan memberi dampak turunan yang luas. Cakupan manfaat tersebut menyasar sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik mendasar.