Ribuan Personel Kawal Demo Mahasiswa UI dan UNJ di Jakarta

Sebanyak 4.151 personel gabungan disiagakan Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok mahasiswa dari BEM UI dan Aliansi UNJ Melawan di sejumlah titik di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).

Aksi turun ke jalan yang mengkritisi kebijakan ekonomi serta proyek nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan kawasan Bundaran HI dan lingkungan kampus UNJ.

Kombes Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa aparat keamanan yang diterjunkan terdiri dari unsur kepolisian dan TNI demi memastikan situasi tetap kondusif.

"4.151 personel gabungan disiapkan dalam pengamanan aksi tersebut. Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Pihak kepolisian menyatakan tetap menjamin hak warga negara dalam menyuarakan pendapat di ruang publik sembari menjaga kelancaran aktivitas masyarakat lainnya.

"Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," jelasnya.

Guna menghadapi dinamika lapangan seperti potensi kemacetan dan gangguan fasilitas umum, kepolisian mengimbau para demonstran untuk tidak bertindak anarkis.

"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," imbuhnya.

Rekayasa arus lalu lintas juga telah disiapkan secara fleksibel oleh jajaran Polda Metro Jaya di sekitar area demonstrasi.

"Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan," tuturnya.

Di sisi lain, BEM UI yang memelopori aksi bertajuk 'Menuju Indonesia Bangkrut' di Bundaran HI mengonfirmasi kehadiran 15 BEM fakultas serta delapan organisasi pergerakan lainnya.

"Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin (10 Juni 2026) masih akan memastikan kehadiran," kata Athof ini saat dihubungi pada Kamis, 11 Juni 2026.

Massa BEM UI mengkritik kemerosotan pertumbuhan ekonomi, kebocoran fiskal, hilangnya independensi BI, serta menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Prabowo juga berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," kata Athof dalam keterangannya pada Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Athof, kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut. Tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak," kata dia.

Ia juga menyoroti respons pemerintah yang dinilai defensif terhadap aspirasi serta kritik yang dilayangkan oleh elemen masyarakat.

"Kebijakan pemerintah justru memperkuat keruntuhan itu. Pemerintah menolak kondisi yang ada, mendegradasi perjuangan serta kritik yang digaungkan oleh rakyat. Aparat negara juga digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara," kata dia.

Sebelum pelaksanaan aksi, pimpinan mahasiswa UI menyampaikan pesan terbuka mengenai dampak kepadatan lalu lintas yang berpotensi mengganggu pengguna jalan di Jakarta Pusat.

"Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi esok hari," kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Pihak mahasiswa menegaskan bahwa hambatan arus lalu lintas di jalan raya tersebut hanya berlangsung selama demonstrasi berjalan.

"Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam. Di sisi lain, kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat itu sudah jauh lebih lama berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Aliansi UNJ Melawan memilih menggelar demonstrasi di dalam lingkungan kampus pada pukul 13.00 WIB dengan rute long march melawan arah melewati lapangan golf menuju pintu Pemuda.

“Jadi kami akan lawan arah. Sampai nanti titik berhenti di UNJ pintu Pemuda,” ujar Kepala Departemen Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ, Dimas Galih, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Aksi ini membawa 10 tuntutan nasional termasuk perbaikan nilai tukar rupiah, pembatalan status PTN-BH, serta tuntutan lokal kepada rektorat terkait penyesuaian UKT dan penyelesaian gedung komitmen Saudi Fund for Development (SFD) yang mangkrak.