Dampak Korupsi Pemerintah Picu Gejala Depresi pada Warga Negara

Korupsi selama ini sering kali dipandang sebatas musuh bagi pertumbuhan ekonomi dan integritas hukum suatu negara. Namun, aksi culas tersebut ternyata juga bisa berdampak buruk pada kesehatan mental warganya.

Hubungan antara perilaku lancung birokrasi dan kondisi psikologis masyarakat ini diungkap dalam sebuah studi tahun 2022. Riset tersebut tertuang dalam makalah berjudul 'The influence of perceived government corruption on depressive symptoms with social status as a moderator'.

Dilansir dari Detik Health, laporan ilmiah ini mengkaji dampak persepsi korupsi pemerintah terhadap gejala depresi di Tiongkok. Peneliti juga melihat peran moderasi dari status sosial masyarakat setempat.Data penelitian diambil berdasarkan survei China Family Panel Studies (CFPS2018) tahun 2018. Sebanyak 14.116 responden berusia antara 16 dan 96 tahun dipilih dalam penarikan sampel tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi pemerintah berkorelasi positif secara signifikan dengan gejala depresi warga. Ketika masyarakat menganggap pemerintahnya korup, indikasi gangguan kesehatan mental cenderung meningkat.

Di sisi lain, kelas sosial ditemukan memiliki efek penghambat dalam memoderasi hubungan tersebut. Efek moderasi ini hanya terlihat signifikan untuk responden yang menerima tingkat pendidikan antara SMP dan sarjana.

Temuan ini memberikan implikasi kebijakan bagi negara berkembang dan masyarakat transisi seperti Tiongkok. Untuk membangun masyarakat yang lebih sehat secara psikologis, pemberantasan korupsi perlu diperkuat diiringi dorongan mobilitas sosial.

Penurunan Kepercayaan Publik

Menurut peneliti, korupsi dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi publik dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Tindakan tersebut juga menciptakan perasaan tidak berdaya dalam menghadapi sistem sosial.

Faktor-faktor negatif ini berpotensi meningkatkan tekanan psikologis dan memperburuk kesejahteraan mental masyarakat. Oleh karena itu, gerakan bersih dari korupsi dinilai membawa dampak yang sangat luas.

Upaya pemberantasan korupsi berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar daripada sekadar meningkatkan tata kelola pemerintahan. Langkah bersih ini membantu menciptakan rasa keadilan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung kesejahteraan psikologis masyarakat, terutama bagi kelompok dengan status sosial yang lebih rendah.