Kemenkop Kejar Target Operasionalisasi 30 Ribu Unit KDKMP Agustus 2026

Sinergi kelembagaan terus diperkuat demi mengoptimalkan program kerja prioritas pemerintah. Dilansir dari Detikcom, Kementerian Koperasi mengharapkan kemitraan yang kuat dengan Komisi VI DPR RI untuk mengawal operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa masukan serta rekomendasi dari legislatif menjadi panduan utama. Hal ini berlaku dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun berjalan serta tahun anggaran 2027.

"Kami sangat senang kalau Bapak-Ibu di Komisi VI DPR memberikan masukan terhadap upaya penyempurnaan proses pendampingan koperasi, khususnya terhadap operasionalisasi KDKMP," ucap Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi. Selain itu, hadir pula seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama Kemenkop, serta Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Krisdianto.

Ferry melaporkan bahwa pembangunan fisik infrastruktur pendukung KDKMP terus berjalan. Sebanyak 12.533 unit gudang, gerai, dan alat kelengkapan lainnya telah selesai dibangun, sementara 22.737 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Kemenkop bertekad mempercepat penyelesaian target operasionalisasi KDKMP hingga mencapai 30 ribuan unit pada Agustus 2026. Langkah ini menjadi kelanjutan dari pengoperasian 1.061 unit KDKMP yang sudah berjalan sebelumnya.

"Sampai akhir tahun 2026 ini kami harapkan jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih yang beroperasi sebanyak 40 ribuan," jelasnya.

Pertemuan tersebut juga membahas usulan penambahan pagu anggaran Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Pagu indikatif awal yang ditetapkan adalah senilai Rp542,88 miliar.

Melalui usulan tambahan fiskal tersebut, total anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 diharapkan meningkat menjadi Rp1,89 triliun. Dana ini dialokasikan untuk memperkuat program manajemen dan program perkoperasian.

Secara rinci, program manajemen akan mendapatkan alokasi sebesar Rp228,37 miliar. Sementara itu, program perkoperasian akan didukung dana sebesar Rp1,12 triliun demi memastikan program KDKMP berjalan optimal.

"Kami harap dukungan terhadap usulan tambahan anggaran ini dapat berjalan optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa berjalan efektif sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat," katanya.

Ferry menegaskan komitmennya untuk memastikan operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah berjalan lancar setelah pembangunan fisik selesai. Upaya monitoring, evaluasi, serta penguatan ekosistem kelembagaan koperasi akan dilakukan secara simultan.

Perhatian terhadap koperasi yang sudah ada tetap menjadi prioritas utama kementerian. KDKMP dan koperasi eksisting diharapkan dapat berjalan beriringan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang.

"Kemenkop juga akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap koperasi bermasalah, sebab selain mengurusi KDKMP kami tetap mendampingi koperasi eksisting agar mereka juga tetap memiliki kemampuan berdaya saing tinggi," ulasnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kinerja jajaran Kemenkop yang menjalankan instruksi Presiden RI untuk mendirikan 83 ribu kelembagaan KDKMP. Ia menekankan bahwa tahapan krusial yang harus dikawal saat ini adalah proses operasionalisasinya.

Dukungan peningkatan pagu anggaran tahun 2027 diberikan legislatif agar seluruh unit KDKMP mendapatkan sokongan fiskal yang memadai. Dukungan tersebut bertujuan agar target program dapat tercapai secara maksimal.

"Di tengah efisiensi yang luar biasa, DPR RI Komisi VI mendukung kebutuhan anggara di Kemenkop untuk memastikan bahwa program KDKMP dan koperasi eksisting berjalan dengan baik," katanya.

Anggia mengharapkan Kemenkop memperketat pengawasan dan monitoring berkala terhadap jalannya program KDKMP. Evaluasi yang ketat diperlukan agar program baru ini tetap berada pada jalur tujuannya dalam menggerakkan ekonomi pedesaan.

"KDKMP ini menjadi program baru sehingga perlu pendampingan dan pengawasan serta monitoring yang ketat, supaya cita cita presiden yang mulai untuk mengembangkan ekonomi di desa bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.