Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berencana Menyesuaikan Tarif Transjabodetabek

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif layanan bus Transjabodetabek yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah penyangga. Rencana kenaikan ongkos angkutan umum ini menuai reaksi penolakan dari kalangan pengguna yang berharap tarif tetap dipertahankan, seperti dilansir dari Detikcom pada Kamis (11/6/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan kepastian bahwa restrukturisasi nilai tarif memang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Langkah kebijakan ini diambil menyusul adanya pengoperasian beberapa trayek baru antarkota, termasuk rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Pihak otoritas menilai nominal Rp 3.500 yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai untuk mengakomodasi perjalanan jarak jauh. Kendati demikian, penentuan angka tarif yang baru diklaim bakal tetap mempertimbangkan aspek kemampuan finansial masyarakat serta keberlanjutan operasional armada publik.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengutarakan argumennya mengenai penyesuaian biaya ini saat berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

"Yang pertama mengenai tarif, dalam waktu dekat seperti yang saya sampaikan ketika secara resmi mencanangkan Blok M ke Soekarno-Hatta. Dan waktu itu saya juga menyampaikan enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp 3.500 karena naik DAMRI, naik yang lain itu sudah rata-rata di atas Rp 100 ribu," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono Anung menambahkan bahwa besaran tarif resmi masih digodok oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.

"Maka, dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," lanjut Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Saat dikonfirmasi mengenai spekulasi nilai tarif baru Transjabodetabek yang dikabarkan akan menyentuh angka mulai dari Rp 10 ribu, Pramono Anung belum bersedia memberikan rincian angka pasti.

"Nanti saya putuskan," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Rencana penyesuaian ini memicu kekhawatiran dari warga komuter asal Bogor, Anggi (33), yang sehari-hari mengandalkan moda transportasi tersebut di Terminal Blok M pada Kamis (11/6/2026).

"Kalau bisa sih enggak naik ya. Soalnya transportasi paling murah," kata Anggi, pengguna Transjabodetabek.

Anggi juga menilai bahwa koordinasi antara pemerintah daerah sangat krusial dalam membenahi sistem transportasi publik interkoneksi.

"Setuju sih ada kerja sama (Jakarta dan Jawa Barat) karena transportasi di sana (Bogor) masih agak susah," sambung Anggi, pengguna Transjabodetabek.

Ia mengkhawatirkan kebijakan penaikan tarif transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah Bekasi, Tangerang, dan Bogor ini bakal menambah beban pengeluaran rutinnya.

"Yang dikhawatirkan ya jadi nambah uang transportasi saja sih," ucap Anggi, pengguna Transjabodetabek.

Sikap keberatan juga disuarakan oleh Heri Sumarsono, seorang warga Jakarta yang aktif bermobilitas ke wilayah Bogor dan berharap tarif flat saat ini dipertahankan.

"Walaupun saya lansia, saya enggak setuju kalau tarif naik. Kasihan yang usianya di bawah 50 tahun karena mereka masih bayar biasa," ujar Heri Sumarsono, pengguna Transjabodetabek.

Heri menekankan signifikansi fungsi Transjabodetabek yang menjadi tumpuan utama bagi para pekerja produktif untuk pulang dan pergi bekerja dengan biaya terjangkau.

"Saya harap tetap flat, kasihan yang lain," kata Heri Sumarsono, pengguna Transjabodetabek.