KemenPAN-RB Paparkan Capaian Kinerja dan Rencana Anggaran 2027

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini memaparkan capaian kinerja instansinya sepanjang tahun 2026 serta rencana anggaran tahun 2027 dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu (10/6), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemaparan tersebut mencakup penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan yang agile, transformasi manajemen ASN, hingga integrasi pelayanan publik demi mendukung prioritas pembangunan nasional.

"Seluruh kinerja Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata, serta sebagai upaya dalam tercapainya prioritas Pembangunan nasional," kata Rini, Kamis (11/6/2026).

Instansi ini juga memperkuat tata kelola pemerintah digital, mendukung program prioritas presiden, serta berperan penting dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Program reformasi birokrasi yang fokus pada pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil positif dengan tingkat kemiskinan daerah binaan berada di angka 6 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.

"Dalam pemenuhan program prioritas Presiden, Kementerian PANRB ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM. Saat ini, proses pengisian SDM untuk mengakselerasi program prioritas nasional dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tengah berlangsung," jelas Rini.

Pada sektor pelayanan publik, sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) telah berdiri di seluruh Indonesia hingga Juni 2026, dengan 75 daerah meresmikan MPP baru selama periode Kabinet Merah Putih.

"Kementerian PANRB terus melakukan percepatan pembentukan MPP di daerah, mendorong Pelayanan Publik Omnikanal, serta peningkatan layanan digital untuk memastikan pemerataan akses pelayanan publik dan kemudahan akses oleh masyarakat," ungkap Rini.

Terkait keuangan, realisasi anggaran Kementerian PANRB pertengahan tahun ini masih perlu digenjot karena sejumlah rencana program kerja baru akan dieksekusi pada triwulan III dengan target penyerapan 75-80 persen.

"Realisasi anggaran Kementerian PANRB difokuskan pada periode triwulan III tahun 2026 karena beberapa program kerja ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Optimalisasi anggaran juga dilakukan agar program Kementerian PANRB dapat memberikan dampak yang luas," jelas Rini.

Untuk tahun 2027, Kementerian PANRB mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp348,59 miliar yang diarahkan pada lima agenda utama akselerasi pertumbuhan, dukungan program prioritas presiden, aksesi OECD, serta rehabilitasi pascabencana di Sumatra.

"Semoga momentum ini menjadi ikhtiar kita semua untuk memastikan langkah reformasi birokrasi dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," pungkas Rini.