BPOM RI Cegah Kelangkaan Obat Akibat Tekanan Rupiah

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) mengupayakan pencegahan kelangkaan obat nasional di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang berpotensi menaikkan harga bahan baku impor, dilansir dari Bloombergtechnoz pada Kamis (11/6).

Pemerintah menyalurkan beragam dukungan kepada pelaku industri farmasi demi menjamin ketersediaan pasokan obat dalam negeri tetap aman. Langkah intervensi ini diambil menyusul adanya indikasi kenaikan harga bahan baku obat impor yang mulai terdeteksi sejak dua hingga tiga bulan ke belakang.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan luar negeri memicu perhatian serius dari pihak otoritas. Otoritas terkait mengkhawatirkan dampak kelayakan harga ini akan mengganggu distribusi obat-obatan penting untuk masyarakat.

"Of course [bisa langka obat], oleh karena itu supaya mencegah itu kami dari pemerintah ingin membantu supaya kita tetap juga memberikan endorse kepada pelaku usaha industri. Jangan dong dihentikan karena ini kan obat-obat esensial yang dibutuhkan rakyat," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Guna mengatasi hambatan tersebut, BPOM RI memfasilitasi perusahaan farmasi domestik yang berencana memindahkan jalur pencarian komponen produksi ke negara alternatif. Skema pergantian pasokan yang biasanya memakan waktu lama serta berbiaya tinggi kini mendapatkan perhatian khusus.

"Misalnya, dulu kalau mau dia lakukan perubahan bahan baku dari produk, misalnya perusahaan A mengimpor dari Belanda, tiba-tiba dia mau ganti ke India, itu membutuhkan uji stabilitas, uji standar dan sebagainya yang sangat besar. Nah, ini Badan POM bisa bantu," ujar Taruna Ikrar.

Kemudahan regulasi diberikan dalam bentuk pemanfaatan dokumen standar resmi serta sertifikasi dari negara asal mitra baru. Standardisasi ini membuat pelaku usaha tidak perlu lagi menempuh seluruh rangkaian pengujian dari awal di dalam negeri.

"Itu caranya kita bantu. Kita lakukan diskresi di Indonesia untuk membantu industri. Karena itu kan butuh biaya biasa antara 15 sampai 30%. Kalau di sininya sudah terstandar, berarti harganya bisa tetap terkendali," kata Taruna Ikrar.

Melalui kebijakan pemotongan jalur birokrasi, penyesuaian kemasan produk, serta percepatan perizinan ini, struktur pengeluaran pabrik dapat ditekan secara signifikan. Rangkaian strategi efisiensi tersebut ditargetkan mampu meredam lonjakan harga obat eceran sekaligus mengamankan stok obat nasional.