KPK Periksa Lima ASN BPK Terkait Suap di Pemkab Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan lima aparatur sipil negara di Badan Pemeriksa Keuangan melalui operasi tangkap tangan di Jakarta dan Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom pada Rabu (10/6/2026), kelima ASN tersebut kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK atas dugaan suap audit di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penyelidikan tertutup ini langsung ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara. Pihak lembaga antirasuah tersebut juga segera mengumumkan daftar nama para tersangka yang terlibat dalam perkara ini.

"Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Peningkatan status perkara ini dilakukan setelah tim menemukan kecukupan alat bukti yang sah melalui ekspos perkara pada siang hari.

"Dan siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," kata Budi.

Langkah hukum berikutnya dari tim penyidik adalah menetapkan status tersangka kepada oknum auditor BPK yang diduga menerima uang dari pihak pemerintah daerah.

"Selanjutnya nanti penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan, kepada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan," sambungnya.

Penangkapan para oknum institusi pemeriksa keuangan ini dilakukan secara bertahap di dua lokasi geografis berbeda sejak hari Selasa (9/6).

"Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan juga ya, ada yang diamankan juga baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan," katanya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi senyap sebelumnya yang telah menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Suap diduga diberikan agar tim auditor bersedia memutihkan temuan bermasalah pada proyek pengadaan perangkat smart TV.

"Sejauh ini berkaitan dengan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan yang ada di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV tersebut," kata Budi.