KPK Tangkap Lima ASN BPK Terkait Suap Bupati Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap lima orang aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu, 10 Juni 2026. Penangkapan ini dilakukan di Sumatera Selatan terkait kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Muara Enim Edison, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Lembaga antirasuah tersebut langsung mengamankan para pihak yang terlibat untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Kelima ASN yang tertangkap tersebut diduga kuat menerima aliran dana dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Perkembangan mengenai operasi senyap ini disampaikan langsung oleh pihak juru bicara lembaga tersebut di Jakarta.

"Kami akan menyampaikan update lanjutan peristiwa tangkap tangan kemarin di Sumatera Selatan. Bahwa KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut, di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

Pihak penyidik saat ini masih mendalami identitas serta peran terperinci dari masing-masing ASN yang terjaring dalam operasi tersebut. Berdasarkan informasi awal, aliran dana suap ini disinyalir berhubungan erat dengan laporan hasil pemeriksaan proyek pengadaan barang.

"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya ya, salah satunya adalah smart TV yang kemarin kita sudah jelaskan dalam konstruksi perkara di perkara ini. Ini nanti kami akan terus dalami dari para pihak yang sudah diamankan dalam tangkap tangan ini," ujar Budi Prasetyo.

Hingga saat ini, kelima orang yang diamankan oleh tim penindakan tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif dan berstatus sebagai terperiksa. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki tenggat waktu selama 1×24 jam guna menentukan status hukum lanjutan bagi para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.