BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar Klaim Pertengahan 2027

Tekanan berat tengah melanda kondisi finansial BPJS Kesehatan. Pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional ini diperkirakan berpotensi mengalami gagal bayar klaim pada pertengahan 2027 apabila tidak mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah.

Seperti dikutip dari Detik Health, Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa masalah defisit finansial bukan merupakan persoalan baru bagi lembaga tersebut. BPJS Kesehatan tercatat pernah mengalami situasi serupa pada rentang tahun 2018 hingga 2020.

Kondisi keuangan lembaga ini sempat membaik dan mengalami efisiensi ketika terjadi pandemi COVID-19. Namun, saat ini rasio klaim yang harus ditanggung oleh pihak penyedia layanan jaminan kesehatan tersebut telah melonjak hingga menyentuh angka 108,72 persen.

"BPJS ini mempunyai pengalaman defisit mulai tahun 2018 sampai 2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien. Kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah mencapai 108,72 persen," kata Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (10/6/2026).

Lonjakan beban pembiayaan ini dipicu oleh tingginya angka pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh para peserta JKN. Dalam catatan operasionalnya, BPJS Kesehatan kini melayani sekitar 2 juta transaksi pelayanan medis dalam setiap hari.

Imbas dari tingginya aktivitas tersebut, dana sebesar Rp 500 miliar harus digelontorkan untuk membayar klaim per hari. Jika diakumulasikan dalam periode satu bulan, total nilai pembayaran klaim tersebut berada di kisaran Rp 16 triliun hingga Rp 16,5 triliun.

Kondisi keuangan menjadi tidak seimbang karena iuran bulanan yang berhasil dikumpulkan dari peserta hanya mencapai sekitar Rp 14 triliun. Ketimpangan ini memicu terjadinya selisih pembiayaan sekitar Rp 2 triliun yang harus ditanggung setiap bulan.

"Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," ujarnya.

Walau berada di tengah tekanan defisit, manajemen memastikan pemenuhan kewajiban klaim kepada peserta masih aman untuk beberapa waktu ke depan menggunakan dana cadangan yang tersedia.

Meski demikian, dana cadangan tersebut dipastikan tidak akan mampu menutup ketimpangan anggaran secara terus-menerus jika para pemangku kepentingan tidak segera mengambil tindakan perbaikan.

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi atau dukungan," kata Prihati.