Telkomsel Hadapi Piutang Macet Rp298,7 Miliar dari Pengelola Whoosh

PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel menghadapi piutang macet senilai Rp298,7 miliar dari pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), hingga akhir 2024 akibat kendala arus kas.

Persoalan penagihan utang ini terungkap melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan induk usaha Telkomsel, PT Telkom Indonesia Tbk, untuk tahun buku 2023 dan semester I-2024, dilansir dari Bloomberg Technoz pada Kamis (21/5/2026).

“PT KCIC mengalami kesulitan melakukan pembayaran kompensasi biaya penggunaan tahunan dan biaya jaringan pengganti kepada PT Telkomsel atas penggunaan frekuensi radio dengan total Rp298,7 miliar,” dikutip dari audit BPK, Kamis (21/5/2026).

Laporan audit bernomor 64/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/11/2025 tersebut ditandatangani pada 21 November 2025.

Tunggakan ini berasal dari kerja sama komersial spektrum frekuensi radio untuk mendukung proyek Whoosh yang dikontrak hingga 14 Desember 2030, di mana KCIC diwajibkan membayar kompensasi tahunan Rp878 miliar serta biaya jaringan pengganti Rp1,25 triliun.

Berdasarkan data BPK, utang KCIC sempat mencapai Rp408,59 miliar setelah Telkomsel melayangkan tagihan tahun kedua sebesar Rp125,3 billion pada 7 Oktober 2024, namun berkurang menjadi Rp298,7 miliar setelah adanya pembayaran sebagian senilai Rp109,89 miliar pada 28 November 2024.

Selain piutang kompensasi, KCIC juga tercatat belum menyerahkan bank garansi senilai Rp80 miliar kepada Telkomsel sebagai jaminan kerja sama dengan alasan keterbatasan arus kas yang disampaikan manajemen KCIC kepada auditor pada Desember 2024.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Telkomsel dan Kepala Badan Peningkatan BUMN Dony Oskaria belum memberikan tanggapan resmi, sementara General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan masih memerlukan waktu untuk memberikan jawaban.

Terkait kondisi tata kelola perusahaan pelat merah secara umum, Kementerian BUMN saat ini tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap laporan keuangan untuk mengantisipasi praktik manipulasi performa.

“Financial engineering tujuannya performance terlihat lebih baik. Karena investasi yang digelembungkan dan dibesar-besarkan. Rugi karena keteledoran dalam me-manage atau rugi karena fraud," kata Dony dikutip dari siaran pers, Kamis (21/5/2026).

Kondisi tata kelola yang lemah tersebut dinilai berdampak langsung pada lonjakan nilai penurunan nilai (impairment) aset serta risiko gagal bayar pada sektor dana pensiun BUMN.

"Anda bisa bayangkan pada tahun ini saja impairment hampir Rp100 triliun akibat kesalahan tata kelola," kata dia.

Pemerintah kini berfokus mengurai risiko finansial dari paparan dana pensiun yang bermasalah.

"Tahun ini saya harus menyelesaikan lagi potential default dan exposure kita dana pensiun kurang lebih Rp50 triliun."