Prancis Cegal Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich Masuk Wilayahnya

Pemerintah Prancis secara resmi melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memasuki wilayahnya akibat tindakan aktifnya mempromosikan aneksasi Tepi Barat serta kolonisasi kembali Jalur Gaza. Kebijakan tegas ini dilansir dari Detikcom pada Selasa (9/6/2026).

Langkah pencekalan ini diumumkan langsung oleh pihak otoritas Paris demi merespons intensifikasi ketegangan di wilayah konflik. Kebijakan penolakan tersebut juga menyasar puluhan individu lain yang dianggap bertanggung jawab atas situasi di Tepi Barat.

"Empat pemimpin organisasi pemukim, dan dua puluh satu pemukim yang melakukan kekerasan (juga dilarang memasuki wilayah Prancis)," tulis Jean-Noel Barrot di X, seperti dilansir AFP, Selasa (9/6/2026).

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan posisi negaranya dalam menyikapi tindakan perluasan pemukiman ilegal tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai kesepakatan internasional mengenai perdamaian di Timur Tengah.

Dia mengutuk "kebijakan yang tidak dapat diterima oleh mayoritas komunitas internasional, yang berkomitmen kuat pada solusi dua negara".

Prancis tidak melangkah sendirian dalam menerapkan kebijakan pembatasan ini. Koordinasi erat dilakukan bersama sejumlah negara sekutu barat untuk memperluas dampak tekanan diplomatik terhadap kebijakan luar negeri Israel.

Menteri Barrot mengatakan pengumuman "pengenaan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab atas intensifikasi pembangunan pemukiman dan kekerasan di Tepi Barat" dilakukan bersamaan dengan Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Norwegia.

Smotrich, yang berasal dari partai Zionis Religius sayap kanan, menjadi menteri kedua dari kabinet Israel yang dilarang berkunjung ke Prancis dalam kurun beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Prancis telah menjatuhkan sanksi serupa kepada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir karena tindakan provokatif terhadap aktivis armada bantuan Gaza.

Kedua menteri berhaluan sayap kanan tersebut diketahui merupakan pilar utama dalam pemerintahan koalisi bentukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan mereka terus meluas di daratan Eropa, di mana Irlandia turut mengumumkan larangan masuk bagi kedua pejabat itu baru-baru ini. Langkah pemboikotan diplomatik ini awalnya diinisiasi oleh Inggris sejak Juni tahun lalu, sebelum akhirnya diadopsi oleh negara-negara lain seperti Spanyol dan Slovenia.