Mensos Dorong Percepatan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Bali

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat secara daring dari Kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada Selasa (9/6/2026). Langkah ini dilakukan guna mematangkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan dan pembangunan gedung permanen di Provinsi Bali, dilansir dari Detikcom.

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto sewaktu mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan. Target kepala negara menetapkan sekurang-kurangnya ada satu fasilitas gedung permanen pada tiap wilayah kabupaten maupun kota.

Aparatur sipil negara dari Kementerian Sosial, termasuk Sekretaris Jenderal Robben Rico serta Kepala Pusdiklatbangprof Afrizon Tanjung, ikut serta mendampingi jalannya diskusi. Jajaran perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten dan kota sedominasi wilayah Bali juga terpantau hadir daring.

"Alhamdulillah, di Kabupaten Tabanan, kita telah menyelenggarakan Sekolah Rakyat Rintisan, yaitu SRMP 17 Tabanan. Sekolah ini sudah berjalan lebih dari 10 bulan, dan telah berjalan dengan baik," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Peningkatan karakter anak didik dilaporkan menjadi sangat kentara setelah mendapatkan kunjungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Murid-murid dinilai memperlihatkan sikap yang semakin disiplin, mempunyai kondisi kebugaran yang baik, sekaligus tampil lebih percaya diri.

Pemerintah daerah diminta menyediakan area lahan yang memadai, termasuk mengalihfungsikan bangunan terbengkalai milik pemerintah untuk dijadikan ruang kelas sementara. Terkait operasional, regulasi zonasi wilayah memperbolehkan sekolah di atas tanah provinsi untuk menyerap siswa dari seluruh Bali.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah menyediakan lahan pertama sehingga gedung permanen Sekolah Rakyat dapat dibangun. Terima kasih atas peran serta Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ucap Gus Ipul.

Percepatan usulan pendirian lembaga ini diharapkan dapat dikoordinasikan secara aktif oleh jajaran pejabat di tingkat Pemerintah Provinsi Bali. Gus Ipul mengajak semua elemen birokrasi daerah untuk bergerak beriringan dalam mengimplementasikan instruksi kepresidenan tersebut.

"Mari kita sambut arahan Bapak Presiden untuk melakukan optimalisasi dan percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui kerja bersama. Jika dimungkinkan, kita dapat menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini," ajak Gus Ipul.

Respon positif ditunjukkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Bali yang mengaku siap mengawal eksekusi pembangunan fisik sekolah di wilayah mereka. Saat ini, proyek gedung permanen di Kabupaten Karangasem bahkan dilaporkan sudah menyentuh angka 80 persen.

Beberapa wilayah lain masih berada dalam fase administrasi yang beragam, seperti Kabupaten Jembrana yang menawarkan tanah seluas 5,9 hektare untuk disurvei Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, Kabupaten Bangli, Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Badung masih merapikan aspek penyesuaian luas lahan hingga inventarisasi aset daerah.

"Khusus untuk Bali, Presiden berharap ada percepatan. Untuk gedung permanen ini, kami mohon seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali berusaha keras," pungkas Gus Ipul.