Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan BPJS Kesehatan Bukan Asuransi Komersial

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa BPJS Kesehatan mengusung konsep asuransi sosial gotong royong dan bukan merupakan asuransi komersial. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR pada Selasa (9/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Prinsip keadilan menjadi dasar utama penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ini. Menkes menyatakan bahwa besaran iuran tidak boleh membedakan kualitas fasilitas medis yang diterima oleh masyarakat.

"Jadi tidak kelas 1 itu kasta Brahmana, kelas 3 itu kasta Sudra. Karena Pak Dirut ini mahzabnya sama saya itu, BPJS adalah asuransi gotong royong. Ini bukan asuransi komersial. Jadi sebenarnya secara konsep nggak bener tuh, orang yang bayar tinggi lebih dapat service tinggi," kata Budi Gunadi di Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (9/6/2026).

Kesamaan hak dalam fasilitas publik ini kemudian disamakan oleh Menkes dengan sistem perpajakan negara. Ia memberikan perumpamaan mengenai hak warga negara dalam menggunakan infrastruktur umum yang tidak membedakan status sosial.

"Sama kayak orang pajak. Saya bayar pajak lebih tinggi dari sopir saya. Apakah saya dapat jalannya di jalan Thamrin berbeda dengan sopir saya? Kan tidak. Apakah saya kalau mau jalan-jalan di taman berbeda dengan sopir saya? Kan tidak," kata Budi.

Koreksi mendasar juga dipaparkan mengenai pandangan masyarakat tentang pembagian tingkatan kelas pembiayaan yang selama ini berlaku. Sistem jaminan ini dirancang untuk memberikan kesetaraan tanpa memandang kondisi finansial peserta.

"Konsep BPJS, asuransi sosial adalah gotong royong. Jadi selama kita masih bicara kelas-kelas, itu salah. Itu salah konsep karena harusnya dia kaya ataupun dia miskin, untuk BPJS sebagai asuransi sosial dia harus mendapatkan layanan yang sama. Unsur equity dan keadilannya ada di sana, itu namanya sebabnya asuransi sosial," sambung Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Perlindungan finansial kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berjumlah ratusan juta jiwa. Menkes menginstruksikan agar segala bentuk diskriminasi dalam pembagian kelas segera dihilangkan.

"Bahwa ini adalah konsepnya gotong royong. Orang yang bayar mahal harus mensubsidi orang yang memang bayarnya sedikit dan mendapatkan layanan kesehatan yang sama," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Di tengah berlangsungnya rapat tersebut, Menkes harus meninggalkan ruangan lebih awal untuk menghadiri agenda kenegaraan lainnya. Pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan anggota dewan terkait pendampingan jalannya rapat oleh Wakil Menteri Kesehatan.

"Izin sepertinya Pak menteri harus bergeser saya mendapat WA. Pak Wamen masih bisa di sini ya? Untuk menunggu sampai terakhir ya?" kata Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Sesi koordinasi antarlembaga tersebut akhirnya tetap dilanjutkan dengan dipimpin oleh perwakilan kementerian yang menetap di lokasi. Anggota forum memberikan keleluasaan bagi Menkes untuk menuju ke Istana guna memenuhi panggilan Presiden Prabowo.

"Kita izinkan Pak Menteri untuk bergeser dulu ya Pak Wamen, untuk bisa standby di sini. Lewat mana pun yang tidak ada wartawan boleh deh Pak he-he-he. Silakan dilanjut," imbuh Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR.