KNKT Ungkap Sinyal Hijau Saat Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap KA Argo Bromo Anggrek tetap mendapat sinyal hijau setelah KRL Commuter Line tertemper taksi daring di perlintasan sebidang Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Insiden tabrakan lanjutan antara kedua kereta tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 108 orang lainnya mengalami luka-luka.

Penyelidikan awal menunjukkan ada jeda waktu selama 3 menit 43 detik antara kecelakaan pertama taksi dengan KRL hingga tabrakan kereta jarak jauh terjadi.

Data investigasi awal ini dipaparkan langsung oleh Kepala KNKT dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta.

"KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 ber-aspek hijau atau berwarna hijau," ujar Soerjanto Tjahjono, Kepala KNKT.

Pernyataan tersebut langsung memicu pertanyaan dari pimpinan sidang mengenai ketetapan warna indikator persinyalan di lokasi kejadian.

"Berarti kesimpulan yang didapat oleh KNKT waktu terjadi tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Argo Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta Commuter Line itu sinyalnya sudah hijau Pak ya?" tanya Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI.

Pihak KNKT kemudian memberikan konfirmasi singkat terkait status indikator visual persinyalan keluar di stasiun tersebut.

"Sinyalnya hijau Pak," jawab Soerjanto Tjahjono, Kepala KNKT.

Mendengar jawaban itu, pihak parlemen mempertanyakan standarisasi keamanan karena jalur di depan kereta seharusnya berada dalam kondisi tertutup.

"Harusnya merah kan Pak ya? karena di depan ada obstacle," ujar Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI.

Namun, pihak investigator menegaskan bahwa forum tersebut belum memasuki tahapan pemaparan konklusi ataupun indikasi kelalaian sistem.

"Nanti kami jelaskan berikutnya," kata Soerjanto Tjahjono, Kepala KNKT.

Sebab, laporan yang dibawa dalam rapat kerja perhubungan ini masih bersifat pengumpulan fakta lapangan sepihak.

"Pada presentasi saat ini kami hanya menyajikan data faktual, tidak terdapat analisis dan tidak ada kesimpulan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan," ujar Soerjanto Tjahjono, Kepala KNKT.

Sementara itu, parlemen meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan alokasi dana keselamatan senilai Rp4 triliun untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Kami harap dulu, Pak Menteri Perhubungan, kalau dana itu sudah turun, utamakan dulu itu dibangun di sekitar yang padat, sekitar Jabodetabek terutama. Karena ini perlintasan keretanya sangat padat," kata Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI.

Legislator menilai pagu anggaran jumbo tersebut masih belum memadai jika dibandingkan dengan ribuan titik perlintasan kereta yang belum memiliki palang pintu di Indonesia.

"Apakah Rp 4 triliun itu menyelesaikan masalah? Belum. Masih sangat jauh. Ada 3.000-4.000 lebih, titik perlintasan sebidang yang belum dibangun," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah merancang mitigasi jangka panjang berupa sterilisasi jalur dan penguatan infrastruktur pengamanan di titik rawan.

"Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan dan instruksi secara langsung agar dilakukan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian khususnya pada titik-titik perlintasan yang rawan kecelakaan," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Evaluasi internal kementerian menunjukkan penurunan angka kecelakaan dari 337 kasus pada 2024 menjadi 291 kasus pada 2025, dan 102 kasus hingga awal Mei 2026.

"Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kepatuhan penuh seluruh operator terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) untuk mengontrol jarak antararmada.

"With other words (Dengan kata lain), Gapeka menjadi pondasi pengendalian operasional perjalanan kereta api nasional," tutur Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Berdasarkan data operasional, terdapat 1.810 titik perlintasan sebidang tidak terjaga yang tersebar di seluruh jalur kereta api nasional saat ini.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," beber Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Menindaklanjuti situasi di Bekasi, kepala negara menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur layang dan pos jaga baru menggunakan dana APBN.

"Pemerintah bahkan telah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Presiden turut menyoroti fakta sejarah lambatnya modernisasi ribuan titik persimpangan sebidang sejak puluhan tahun lalu.

"Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah kita akan selesaikan semua itu," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memastikan alokasi dana proyek jembatan layang (flyover) Bekasi sepenuhnya bersumber dari kas negara.

"Kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)" kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Terkait penegakan hukum, Korlantas Polri menyatakan berkas penyidikan perkara kecelakaan ini telah rampung dan diserahkan ke pihak kejaksaan.

"Sudah, kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk ke jaksa. Karena ini tuntutannya di bawah lima tahun. Jadi, nanti akan langsung dilaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota," ucap Kombes Pol Mariochristy, Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri.

Proses persidangan perkara pidana ini dijadwalkan segera berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi Kota.