PLN Serahkan 70 Persen Proyek RUPTL ke Pihak Swasta

PT PLN (Persero) menyerahkan mayoritas pembangunan infrastruktur pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2024—2035 kepada perusahaan swasta dengan porsi dominasi mencapai 70 persen, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz pada Selasa (9/6/2026).

Keterlibatan pihak swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP) tersebut dipicu oleh keterbatasan kapital yang dimiliki oleh perusahaan negara dalam mengeksekusi peta jalan kelistrikan selama 10 tahun ke depan.

Langkah strategis ini juga selaras dengan ambisi besar pemerintah untuk mengejar kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan, yang mencakup target baru pengerjaan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas total sebesar 100 gigawatt (GW).

Executive Vice President Power Plant Procurement and IPP PLN Nico Samuel Saroinsong menjelaskan keterbatasan modal menjadi alasan utama kerja sama dengan ekosistem bisnis kelistrikan domestik maupun global.

"Melihat kapital yang tidak memungkinkan untuk PLN bisa langsung eksekusi, maka kita akan bekerja sama dengan ekosistem bisnis kelistrikan di Indonesia. Jika kita kembali kepada RUPTL sepanjang 10 tahun ke depan, 70% akan didominasi oleh swasta melalui independent power producer [IPP]," ujar Nico Samuel Saroinsong, Executive Vice President Power Plant Procurement and IPP PLN dalam agenda ESSA Summit Indonesia 2026 pada Selasa (9/6/2026).

Pihak PLN secara terbuka mengundang minat para investor dan pengembang dari dalam serta luar negeri untuk ikut mendanai proyek raksasa energi terbarukan ini.

"Tidak mungkin dikerjakan PLN dan hanya mungkin melalui kolaborasi. Investor dan developer kami undang untuk bisa berkolaborasi bersama guna mengimplementasikan target 100 gigawatt tersebut," tambah Nico Samuel Saroinsong, Executive Vice President Power Plant Procurement and IPP PLN.

Ketergantungan terhadap sektor swasta dalam penyediaan setrum nasional sebenarnya bukan hal baru karena porsi kepemilikan pembangkit oleh IPP tercatat sudah mendominasi sejak tahun sebelumnya.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary mengonfirmasi bahwa sebagian besar aset pembangkit listrik yang beroperasi di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025 dikuasai oleh pihak swasta.

“Angka sekarang itu sekitar 70%—75% [pembangkit milik IPP]. Seluruh proyeknya dan apalagi adalah pembangkitan, itu adalah milik IPP,” ungkap Rizal Calvary, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN dalam agenda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta pada Rabu (20/05/2026).

Kondisi keuangan PLN yang terbatas dinilai terbantu oleh besarnya porsi kepemilikan IPP karena skema kemitraan ini meringankan beban pembiayaan korporasi dalam memenuhi target investasi yang tertuang di dokumen RUPTL.

“Saya mau sampaikan, PLN tidak banyak duitnya. Sesuai dengan yang tertera di RUPTL, kita butuh investasi sebesar Rp2.600 triliun. Belum transmisi gardu induk sebesar Rp300 triliun. Dan untuk distribusinya Rp100 triliun. Dan IPP itu artinya peluang bagi pengusaha-pengusaha,” tambah Rizal Calvary, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN.

Berdasarkan data kementerian terkait, akumulasi nilai investasi yang dibutuhkan untuk mendanai keseluruhan program pembangunan infrastruktur sektor kelistrikan nasional ini diproyeksikan menyentuh angka hampir Rp3.000 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menguraikan alokasi dana tersebut mencakup pembangunan unit pembangkit, transmisi jaringan, jalur distribusi, hingga pelaksanaan program listrik desa.

"Lima tahun pertama total investasinya adalah Rp1.173,9 triliun, 5 tahun kedua sebesar Rp1.793,48 triliun," sebut Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam konferensi pers RUPTL 2025—2034 di Jakarta pada Senin (26/5/2025).

Adapun rincian detail investasi tersebut meliputi Rp2.133,7 triliun untuk sektor pembangkit listrik, Rp565,3 triliun untuk jaringan transmisi, serta Rp268,4 triliun untuk pengembangan teknologi smart grid dan komponen penunjang lainnya.