Kementerian ESDM Revisi RUPTL Demi Kejar Target PLTS 100 GW

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah bersiap melakukan revisi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025—2034 pada Selasa (9/6/2026). Langkah strategis ini diambil guna mengakomodasi target Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Penyesuaian dokumen RUPTL tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan energi nasional yang dinamis, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz. Terkait rencana besar ini, Kementerian ESDM juga telah membuka ruang diskusi dan koordinasi intensif dengan PT PLN (Persero).

“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi ya. Tergantung dari kebutuhan, apakah sekarang atau tahun depan. Ya, sekarang kita juga sedang membahas regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk itu [PLTS 100 GW],” ungkap Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Pencatatan dalam dokumen resmi negara menjadi syarat wajib sebelum pembangunan pembangkit listrik baru berskala besar dimulai. Harris menambahkan bahwa hal tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Oh iya tentunya, karena kan regulasi kita mengamanatkan bahwa pembangkit-pembangkit yang masuk itu ya harus direncanakan dahulu di dalam RUPTL. Tentunya nanti itu akan di-update di sana [RUPTL]," tutur Harris.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW melalui RUPTL 2025—2034. Sekitar 76 persen atau 52,9 GW kapasitas di antaranya akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Rincian pengembangan EBT tersebut mencakup PLTS sebesar 17,1 GW, PLTB 7,2 GW, PLTP 5,2 GW, PLTA 11,7 GW, dan PLTBio 0,9 GW. Integrasi energi hijau ini didukung sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas PLTA pumped storage 6 GW dan BESS 4,3 GW.

Infrastruktur kelistrikan juga diperkuat melalui target jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk berkapasitas total 108.000 MVA. Pembangunan infrastruktur penunjang distribusi ini akan tersebar di seluruh Indonesia dari Sumatera hingga Papua.

Percepatan transisi energi dan penguatan kemandirian energi nasional melatarbelakangi target pembangunan 100 GW PLTS dalam tiga tahun ke depan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Kementerian ESDM dan PLN akan membagi proyek ini dalam beberapa tahap demi merealisasikan target tersebut. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis ESDM Jisman P. Hutajulu membeberkan bahwa kedua pihak bakal menggarap PLTS tahap pertama sebesar 17 GW terlebih dahulu.

“Komitmen pemerintah menuju pemerataan energi terbarukan di tempat terpencil. Mulai dari pengembangan PLTS 100 GW. Pak Rizal [Direktur Manajemen Pembangkitan PLN] kita sudah sampaikan, tahap awal adalah 17 GW,” ungkap Jisman P. Hutajulu, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis ESDM.

Kebutuhan investasi untuk pengembangan PLTS 100 GW ini dilaporkan mencapai US$71,3 miliar atau setara Rp1.140 triliun. Pemerintah pun mengajak partisipasi dari para pelaku usaha swasta untuk terlibat dalam proyek jumbo tersebut.

Kementerian ESDM mengklasifikasikan proyek ini ke dalam dua jenis, yaitu PLTS skala besar dan skala kecil. PLTS skala besar yang terhubung jaringan ditargetkan memiliki kapasitas 87,5 gigawatt peak (GWp) dengan BESS 111 gigawatt hour (GWh) serta estimasi tarif US$5,5—25 sen per kilowatt hour (kWh).

Sementara itu, PLTS skala kecil ditargetkan mencapai 13,2 GWp dengan 34,8 GWh BESS. Estimasi tarif untuk PLTS skala kecil ini berkisar antara US$9—40 sen per kWh atau disesuaikan dengan kapasitas BESS yang terpasang.