DPR Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi RAPBN 2027 Usulan Pemerintah

Badan Anggaran DPR RI menyoroti usulan asumsi makro ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemerintah mengusulkan sejumlah target krusial untuk tahun anggaran tersebut, meliputi pertumbuhan ekonomi di angka 5,8 hingga 6,5 persen, tingkat inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan memang sangat dibutuhkan demi mengantarkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut wajib berjalan beriringan dengan program penurunan angka kemiskinan, pengangguran, serta minimalisasi ketimpangan sosial.

Pihak parlemen juga memetakan sejumlah hambatan potensial yang wajib diantisipasi dalam pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional, mencakup sektor kedaulatan pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, hingga agenda hilirisasi industri.

"Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Menurutnya, potensi ancaman perubahan iklim ekstrem menjadi salah satu persoalan mendasar karena dapat mengacaukan stabilitas program ketahanan pangan dan pengelolaan air nasional.

"BMKG memperingatkan, kita harus bersiap menghadapi El Nino Godzila, atau musim kering yang panjang. Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan, dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin," ujar Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Selain masalah pangan, ketahanan energi domestik ikut menjadi perhatian serius di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini. Said mendorong adanya langkah perbaikan dalam sinkronisasi angka produksi dengan tingkat konsumsi energi dalam negeri, sekaligus memastikan implementasi subsidi energi berjalan tepat sasaran.

"Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Langkah strategis lain yang diingatkan oleh Banggar adalah optimalisasi pemanfaatan momentum bonus demografi nasional yang diproyeksikan bakal berakhir pada tahun 2041. Peningkatan kualitas sektor pendidikan serta kesiapan tenaga kerja perlu diakselerasi demi menopang keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi.

Berdasarkan data terkini, kontribusi dari sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini masih tertahan di kisaran 19 persen. Angka tersebut masih berada di bawah capaian negara-negara industri dunia yang umumnya mencatatkan kontribusi sekitar 30 persen terhadap PDB.

"Membangun negara industri tidaklah mudah, namun jalan terjal itu harus kita lalui," ujar Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Guna memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif, pemerintah disarankan segera menetapkan sektor industri prioritas yang memiliki daya saing kuat, padat karya, serta mampu mengakomodasi kebutuhan industri masa depan.