TNI Bantah Penggusuran SDN Wolomoni untuk Pembangunan Koperasi Desa

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengklarifikasi sekaligus menepis kabar mengenai rencana penggusuran Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pertemuan dengan media di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Dilansir dari Detikcom, informasi mengenai pembongkaran fasilitas pendidikan di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko tersebut sempat memicu polemik sebelum akhirnya diluruskan oleh pihak militer. Peristiwa ini juga dipicu oleh kesalahpahaman saat proses mobilisasi kendaraan proyek di lapangan.

Pihak TNI menegaskan bahwa proyek fasilitas desa tersebut sebenarnya ditempatkan di area lain, bukan di atas lahan sekolah yang sedang aktif digunakan. Masalah muncul karena jalur menuju lokasi proyek tersebut dinilai sangat terbatas.

"Ternyata rekan-rekan sekalian, bukan menggusur sekolah. Bukan ditaruh untuk menggantikan sekolah, bukan. Sekolah itu, ulangi, (KDMP) dibangun di belakang sekolah. Akses jalannya kurang sehingga melewati sekolah," kata Brigjen TNI Muhammad Nas, Kapuspen TNI.

Ketika proses pemindahan material sedang berlangsung, terjadi insiden kecil saat kendaraan proyek bermanuver di sekitar lokasi sekolah. Kejadian tersebut menyebabkan salah satu struktur penyangga bangunan sekolah mengalami kerusakan ringan.

"Memang sebelumnya, kejadiannya, saat alat berat kena dahan pohon duren orang, katanya sebesar jempol kaki, ibu ini marah-marah, teriak-teriak. Nah, itu diklip, ibu itu marah-marah, ada alat berat di situ," jelas Brigjen TNI Muhammad Nas, Kapuspen TNI.

Penyebaran potongan video tersebut dinilai berpotensi menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat. Pihak TNI mengingatkan dampak negatif dari peredaran informasi yang tidak utuh di jejaring sosial.

"Kerugiannya itu sangat besar, kenapa? Begitu masuk di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan lain-lain, itu kan aksesnya sampai ke luar negeri. Bisa diakses ke mana-mana. Bahaya kalau kondisi ini dimanfaatkan oleh mereka, mereka lawan atau bahkan lawan kita," ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas, Kapuspen TNI.

Sebelumnya, situasi di lokasi sempat memanas karena adanya aksi protes dari para tenaga pengajar menyusul penentuan lokasi proyek yang dinilai sepihak. Kepala desa setempat dituding melakukan penunjukan lahan tanpa koordinasi terlebih dahulu.

"Memang pertama kepala desa tunjuk di situ. Kepala desa tanpa konfirmasi pihak sekolah," ujar Iptu Mahmud Deran, Kapolsek Ende.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa koordinasi dengan instansi terkait sangat penting dilakukan demi mencegah terjadinya konflik sosial, meskipun status lahan merupakan milik pemerintah daerah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Ende kini telah menginstruksikan pemindahan lokasi proyek.

"Jadi pemerintah juga tidak kasih. Jangan kasih di lokasi sekolah tapi lokasi lain," tandas Iptu Mahmud Deran, Kapolsek Ende.