Pemerintah Targetkan Belanja Negara 2027 Capai 14,80 Persen PDB

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target belanja negara pada tahun 2027 berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kebijakan fiskal ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi anggaran nasional demi dampak ekonomi yang nyata.

Target anggaran tersebut secara resmi tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yang menjadi tahap awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, seperti dilansir dari Detik Finance.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah penataan pos belanja terus berjalan melalui penajaman fokus anggaran. Strategi ini diambil agar penyaluran dana negara menjadi lebih efisien dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penyempurnaan sistem penyaluran proteksi sosial juga menjadi fokus utama pemerintah guna menjaga stabilitas daya beli publik sekaligus menekan angka kemiskinan. Pengalihan metode pemberian subsidi dilakukan secara bertahap agar lebih berkeadilan dengan berbasis data terpadu.

"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN). Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kementerian dan lembaga terkait juga mempererat kerja sama intervensi sosial agar program kesejahteraan berjalan padu. Di sisi lain, integrasi aktivitas keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ikut dipacu guna mengoptimalkan penyediaan fasilitas publik.

"Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis," beber Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.