KPK Koordinasikan Penyelidikan Korupsi Makan Bergizi Gratis dengan Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (8/6/2026).

Langkah penentuan kelanjutan penanganan perkara tersebut diambil oleh KPK karena adanya pengusutan kasus yang sama oleh pihak Kejaksaan Agung.

"Betul, saya sudah sampaikan, itu sebetulnya kita memang sudah ada lidik (penyelidikan), tapi kemudian APH lain sudah menaikkan prosesnya ke tahap penyidikan, maka secara ketentuan perundang-undangan itu tidak bisa ada dualisme penyidikan," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Taufik Ahmad Husein di gedung KPK, Jakarta, dilansir dari Detikcom.

Mekanisme gelar perkara akan menjadi dasar bagi KPK dalam menentukan sikap dan tindakan hukum selanjutnya atas kasus ini. Koordinasi intensif termasuk opsi pelimpahan berkas perkara terus dimatangkan dengan pihak Kejaksaan Agung.

"Tentunya kita juga akan melihat sinerginya yang kita lebih akan apa kita akan kembangkan untuk proses penyidikannya, apakah data-data itu nanti diberikan ke pihak Kejaksaan, kita akan menunggu nanti hasil gelar perkara, bagaimana yang diputuskan oleh pimpinan," ujar Taufik Ahmad Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka. Para tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN bernama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga melakukan intervensi proses verifikasi portal mitra BGN untuk meloloskan yayasan-yayasan milik mereka yang sebenarnya tidak layak. Hubungan afiliasi dengan sejumlah SPPG tersebut membuat yayasan-yayasan itu menerima aliran dana miliaran rupiah setiap hari.

Selain masalah afiliasi yayasan, Kejaksaan Agung mengungkap adanya penggelebungan anggaran atau markup barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan lapangan oleh Dadan dan rekan-rekan. Pengadaan yang digelembungkan meliputi 21.801 unit motor listrik serta 32 ribu pasang sepatu di BGN dengan nilai anggaran mencapai Rp 1 triliun.